Kejati NTB Tahan 3 Tersangka Baru Kasus Korupsi Tambang
MATARAM - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka baru kasus dugaan korupsi dalam kegiatan tambang pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG).
Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera mengatakan pihaknya menitipkan penahanan ketiga tersangka di Lapas Kelas IIA Mataram.
"Langsung dibawa ke Lapas Mataram. Jadi, statusnya sekarang tahanan titipan jaksa," kata Efrien dilansir ANTARA, Kamis, 20 Juli.
Tiga tersangka tambahan dalam kasus ini terungkap berinisial MH, yang merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, lalu SM, yang juga mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM NTB dan kini masih aktif sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Dompu.
Tersangka lain, SI, yang merupakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok.
Sebagai tersangka, penyidik menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penyidik melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka setelah proses pemeriksaan yang usai pada pukul 18.53 WITA.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Ely Rahmawati pun mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut berlangsung sejak pagi sekitar pukul 10.00 WITA.
Dalam penahanan tersebut, jaksa mengantarkan ketiga tersangka ke Lapas Kelas IIA Mataram dengan kendaraan tahanan. Hadir dalam proses penahanan tersebut pihak keluarga dari masing-masing tersangka.
Dalam kasus korupsi tambang PT AMG, penyidik sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka, yakni Kepala Cabang PT AMG Kabupaten Lombok Timur berinisial RA, Direktur PT AMG berinisial PSW dan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB berinisial ZA.
Untuk penanganan kasus ketiga tersangka tersebut kini tinggal menunggu pelimpahan berkas oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan.
PT AMG yang berkantor pusat di Jakarta Utara itu terungkap mengantongi legalitas izin penambangan pasir besi di Blok Dedalpak dengan luas lahan 1.348 hektare. Izin tersebut berlaku selama 15 tahun terhitung sejak 2011 hingga 2026.
Izin terbit berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 2821/503/PPT.II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi dan Mineral Pengikut di Blok Dedalpak yang masuk dalam Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
Baca juga:
Dalam kasus ini terungkap adanya indikasi PT AMG melakukan penambangan pada Blok Dedalpak tanpa mendapatkan persetujuan RKAB tahunan dari Kementerian ESDM. Aktivitas tambang demikian berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.
Menurut aturan, persetujuan RKAB tersebut merupakan tiket bagi perusahaan tambang untuk beroperasi. Dalam aturan, ada ketetapan tarif iuran produksi atau royalti yang wajib disetorkan pihak perusahaan kepada pemerintah dalam setiap penjualan komoditas tambang.
Aturannya sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian ESDM.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tarif royalti untuk komoditas pasir besi sebesar 10 persen dari harga jual. Dari proses penyidikan, kejaksaan telah menerima hasil audit dari BPKP NTB dengan nilai kerugian Rp36 miliar.