HUT Polri ke-77: Antara Jargon Presisi dan Pesan Presiden Jokowi

JAKARTA – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara atau HUT Polri diperingati pada 1 Juli 2023 di Stadion GBK Senayan. Peringatan HUT Polri diambil dari momentum Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1946 tentang Djawatan Kepolisian.

Tahun ini tema yang diusung adalah, Polri Presisi untuk Negeri: Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas. Presisi merupakan akronim dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan.

Slogan ini diusung di masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelumnya di masa kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian (2016-2019) hingga Jenderal Idham Azis (2019-2021), Polri mengusung jargon Promoter yang merupakan abreviasi dari PROfesional, MOdern, dan TERpercaya.

Konsep Presisi diharapkan tidak sekedar menjadi jargon, namun benar-benar dapat diterapkan dalam setiap tugas Polri. Pendekatan prediktif, responsibilitas, tranparansi berkeadilan ditekankan agar anggota Polri mampu melaksanakan tugasnya secara tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, sekaligus berkeadilan.

Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1946 tentang Djawatan Kepolisian. (Kompaspedia)

Menjadi sebuah tantangan maha berat bagi Polri untuk melaksanakan sepenuhnya jargon Presisi tersebut. Kasus pembunuhan dan perdagangan narkoba yang melibatkan dua perwira tinggi Polri belum lama ini, menjadi contoh bahwa lembaga kepolisian Republik Indonesia belum dapat dikatakan Presisi.

“Kita tahu banyak sekali cobaan tantangannya. Presisi diuji sekali dengan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, dan kasus lainnya. Tapi di saat yang sama sukses di beberapa acara seperti KTT G20 dan yang paling menarik adalah COVID-19,” ujar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi.

"DPR berharap Polri mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi kasus hukum rakyat kecil yang sangat membutuhkan pengayoman dari penegak hukum. Masyarakat berharap, Polri bisa bekerja secara terbuka, penuh keadilan, dan sigap untuk semua penegakan hukum tanpa perlu menunggu peristiwa viral terlebih dahulu," ujar Ketua DPR yang merupakan politikus PDIP, Puan Maharani.

Presiden Jokowi dalam pidato sambutan HUT Polri ke-77 juga mengingatkan agar Bhayangkara Negara tidak sekedar punya jargon, namun harus benar-benar mampu mempraktikannya dengan sungguh-sungguh.

Ferdy Sambo, perwira tinggi Polri berpangkat Irjen yang terlibat kasus pembunuhan Brigadir J pada 1922. (Antara/Fauzan)

“Setiap saat anggota Polri bersentuhan dengan rakyat melindungi masyarakat mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama Polri juga diawasi oleh rakyat, hati-hati,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

“Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan, gerak gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi, sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting,” kata Presiden melanjutkan.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Satu hal yang menyiratkan harapan terhadap kinerja Polri adalah peningkatan kepercayaan masyarakat. Dari hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat, dari di bawah 60 persen pada tahun lalu menjadi 70 persen tahun ini.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Persepsi dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian dapat dipengaruhi oleh pengalaman individu dengan anggota Polri, media massa, kinerja Polri dalam penegakan hukum, dan berbagai faktor sosial, politik, dan budaya lainnya.

Penting untuk diingat bahwa pandangan dan kepercayaan terhadap Polri dapat bervariasi antara individu dan kelompok masyarakat. Ada yang memiliki pengalaman positif dengan Polri dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap institusi tersebut, sementara orang lain mungkin memiliki pengalaman negatif atau memiliki pandangan yang skeptis.

Kasus perdagangan narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa Putra juga sangat mencoreng muka Polri. (Antara/Muhammad Iqbal) 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah:

  1. Transparansi dan akuntabilitas: Tingkat transparansi Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan akuntabilitas terhadap pelanggaran hukum atau pelanggaran etika anggota Polri dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.

  2. Kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia: Masyarakat akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Polri jika mereka melihat bahwa kepolisian menjalankan tugasnya dengan menghormati hukum dan hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang adil dan proporsional kepada masyarakat.

  3. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat: Polri yang responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat, serta memiliki layanan yang baik dalam menangani laporan kejahatan dan memberikan pelayanan publik, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

  4. Penindakan terhadap pelanggaran internal: Masyarakat akan cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Polri jika mereka melihat adanya tindakan tegas terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau pelanggaran etika, serta adanya sistem pengawasan yang efektif.

  5. Komunikasi dan keterbukaan: Polri yang aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat, menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil, serta melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum, dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan masyarakat.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, penting bagi institusi kepolisian untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kolaborasi dan partisipasi aktif dengan masyarakat juga penting dalam membangun hubungan yang saling percaya antara Polri dan masyarakat yang mereka layani.

Grup band Slank menjadi salah satu acara hiburan dalam puncak peringatan HUT POlri ke-77 di Stadion Utama GBK Senayan pada Sabtu 1 Juli 2023. (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Presiden Jokowi juga mengingatkan kembali soal pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman masyarakat membutuhkan rasa keadilan masyarakat membutuhkan rasa diayomi,” kata Presiden Jokowi.

“Saya minta Polri jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan Polri harus mampu memberikan kepastian hukum, Polri harus mampu memberikan kepastian bagi para masyarakat dan para pengusaha,” ujar Presiden Jokowi lagi dalam sambutannya.

Selamat HUT Polri ke-77. Semoga Polri semakin baik, dan benar-benar mampu bekerja dengan tingkat presisi yang tinggi.