Komisi VI DPR Apresiasi Kinerja dan Dukung Kenaikan Anggaran Kemenkop UKM Jadi Rp3 Triliun
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI untuk menjalankan program prioritas dan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia, dengan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun, dari sebelumnya Rp1,497 triliun.
"UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen. Kemenkop UKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional," kata Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 8 Juni.
Komisi VI DPR RI turut mengapresiasi pencapaian kinerja Kemenkop UKM yang pada Tahun Anggaran (TA) 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17 persen.
Komisi VI DPR RI juga mendorong Kemenkop UKM untuk bisa meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Budi Setiawan mengatakan, anggaran Kemenkop UKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.
"Urusannya banyak, tetapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari Kemenkop UKM," ujar Budi.
Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, Budi mengusulkan, agar Kemenkop UKM perlu memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.
"Agar masyarakat merasakan kehadiran Kemenkop UKM, perlu program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain," ucapnya.
Budi mencontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama, dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang bisa dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan sebagainya.
Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan, dan lainnya. "Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja," tutur dia.
Senada dengan Budi Setiawan, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Haris Turino juga mendukung penambahan pagu anggaran bagi Kemenkop UKM menjadi Rp3 triliun.
"Kami mendukung program Rumah Kemasan, yang mana UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing, maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern," ungkapnya.
Baca juga:
Menurut Haris, rencana pendirian tujuh Rumah Kemasan sangat baik sebagai langkah awal.
Namun, masih kurang untuk bisa menjangkau seluruh UMKM di Indonesia.
"Selain Rumah Kemasan, Kemenkop UKM juga bisa mendorong usaha menengah menjadi offtaker, sehingga bisa membantu para UMKM masuk ke kanal-kanal modern," imbuhnya.