Bukan Cuma Reses, Menyerap Aspirasi Konstituen Juga Bisa Dilakukan via Media Sosial
JAKARTA - Kinerja DPR RI dinilai semakin baik, terutama dari sisi pengawasan. Dengan memanfaatkan media sosial di era digital ini, anggota DPR semakin aktif menampung serta menyuarakan aspirasi rakyat.
“Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mengartikulasikan suara rakyat dalam proses pembuatan kebijakan,” kata Analis Komunikasi Politik, Silvanus Alvin, Selasa 30 Mei.
Saat ini, banyak peristiwa yang melibatkan masyarakat dapat diselesaikan lewat ‘endorse’ atau bantuan dari anggota DPR. Alvin menilai, mayoritas anggota dewan kini semakin menunjukkan ‘one voice, one tone’ atau satu suara dan satu nada dengan rakyat.
“Dengan bersikap satu suara dan satu nada dengan rakyat, anggota DPR dapat memperkuat legitimasi mereka sebagai perwakilan yang sah dan membangun kepercayaan dengan rakyat,” ucap Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu.
Alvin mengatakan, ketika anggota DPR memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh rakyat, mereka dapat lebih efektif dalam memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat.
Apalagi, anggota DPR dinilai dewasa ini kian komunikatif dengan masyarakat. Terlebih, anggota dewan juga tidak takut menyuarakan kebutuhan rakyat, lewat berbagai sarana.
“Dengan berkomunikasi dan mendengarkan rakyat secara aktif, anggota DPR dapat memahami beragam perspektif dan memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat,” sebut Alvin.
“Hal ini akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang bijaksana dan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan relevan bagi kepentingan rakyat,” tambahnya.
Alvin menyebut, bentuk one voice-one tone telah ditunjukkan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat. Terutama dalam isu-isu perempuan dan anak.
“Isu-isu mengenai perempuan dan anak menjadi perhatian dari Puan Maharani dan praktik penyerapan aspirasi maupun hal-hal yang jadi concern perempuan pada akhirnya diterjemahkan menjadi produk undang-undang yang melindungi perempuan. Itulah guna dan peran dari DPR,” ungkap Alvin.
Menurut Penulis buku ‘Komunikasi Politik di Era Digital: dari Big Data, Influencer Relations & Kekuatan Selebriti, Hingga Politik Tawa’ itu, langkah Puan berfokus pada isu perempuan penting sekali. Alvin mengatakan, perhatian Puan selama ini kepada perempuan telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan keselamatan perempuan.
“Langkah-langkah Puan Maharani dalam memperjuangkan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menangani, dan memberantas pelecehan seksual sangat penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan memperjuangkan keadilan gender,” paparnya.
Baca juga:
Tak hanya melalui keterangan resmi lewat media massa, Puan pun memanfaatkan media sosialnya untuk menyampaikan masukan, ide dan gagasannya, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat.
“Dengan jumlah pengikut Puan mencapai 2,8 juta di Instagram dan ditambah akun dari anggota DPR lainnya, hal tersebut seharusnya dapat menjadi sebuah medium yang mampu memberikan atensi khusus pada isu perlindungan perempuan,” jelas Alvin.
Selain Puan, ada banyak anggota DPR yang memiliki pengaruh cukup besar di media sosial. Beberapa tokoh bahkan menjadi panutan pengguna media sosial saat terjadi kegelisahahan publik.
“Misalnya dalam kasus jalan rusak, anggota dewan bisa menjadi yang pertama menyuarakan atau memviralkan di media sosial agar menjadi atensi Pemerintah untuk mencari solusi,” sebutnya.
Oleh karena itu, Alvin menilai anggota DPR harus memanfaatkan media sosial untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab media sosial dapat menjadi alat yang efektif bagi anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal kasus dengan membuatnya viral.
“Dalam era digital yang semakin terhubung, media sosial telah menjadi saluran penting untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan mendapatkan umpan balik secara real-time,” ucap Alvin.
Media sosial pun dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena memungkinkan anggota DPR untuk berkomunikasi dengan rakyat secara langsung dan membuka saluran komunikasi dua arah. Alvin menyebut, hal ini berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan memungkinkan anggota DPR untuk menyerap aspirasi, masukan, dan keluhan rakyat dengan lebih baik.
“Maka Anggota Dewan bisa menyempatkan waktu, misal di jam-jam prime time, seperti jam 7-9 malam untuk live IG dan membuka dialog dengan masyarakat. Atau memanfaatkan fitur-fitur medsos lainnya,” sebutnya.
Penggunaan media sosial juga dapat memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas anggota dewan. Anggota DPR dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat tentang pekerjaan mereka, pandangan politik, dan kegiatan sehari-hari.
“Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dengan masyarakat dan meningkatkan tingkat akuntabilitas anggota DPR,” kata Alvin.
Lulusan master University of Leicester Inggris tersebut menambahkan, media sosial memungkinkan anggota DPR untuk memantau isu-isu yang sedang trending dan meresponsnya dengan cepat. Menurut Alvin, dengan membuat kasus menjadi viral, anggota DPR dapat menarik perhatian publik, mengangkat isu yang penting, dan mempengaruhi agenda politik serta kebijakan Pemerintah.
“Satu catatan saya bahwa perlu juga membuat kampanye interaktif berbasis visual. Misalnya panduan ketika berhadapan dengan pelaku pelecehan seksual maupun siapa yang harus dihubungi,” tuturnya.
Alvin juga menilai anggota DPR dapat berfokus pada konstituennya masing-masing dalam penguatan konten di media sosial mereka.
“Baik kampanye kebijakan, mengangkat kasus. Konten yang bahas soal diri anggota dewan tidak masalah, tapi fokusnya sebaiknya lebih pada konstituen,” tutup Alvin.