OJK Sebut Pemblokiran Efek Akan Rampung Akhir Februari
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan status pemblokiran rekening efek karena diduga terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung selesai akhir bulan ini.
"Saat ini memasuki tahapan akhir verifikasi dan klarifikasinya, OJK berharap paling lambat akhir Februari nanti Kejaksaan Agung sudah dapat memutuskan status rekening efek tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat, akhir pekan ini.
Karena itu, ia minta agar pemilik rekening yang diblokir agar memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dilakukan verifikasi.
"Kami harap pemilik rekening datang kalau diminta Kejaksaan Agung. Ini masih proses klarifikasi," katanya.
Baca juga:
Menurut dia, upaya verifikasi atas rekening efek tersebut akan semakin cepat dan optimum jika dibantu oleh para pemegang rekening dalam bentuk pemberian keterangan atau konfirmasi kepada Kejaksaan Agung.
Hoesen mengatakan OJK secara aktif membantu Kejaksaan Agung dalam melakukan verifikasi atas rekening efek yang masih diblokir. "OJK mendukung proses penyelesaian secara hukum," katanya.
Terkait kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, sejumlah rekening efek diblokir. Para pemilik rekening efek keberatan karena mereka tidak bisa bertransaksi.
Pemblokiran rekening efek dilakukan atas perintah Kejaksaan Agung yang meminta kepada OJK. Kemudian, OJK memerintahkan hal tersebut kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Sebanyak 800 rekening efek terkena blokir akibat kasus gagal bayar Jiwasraya. Perintah blokir diamanatkan langsung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), demi mempermudah penyelusuran kasus korupsi besar di Jiwasraya.
Semua rekening efek yang diblokir diperoleh dari 137 perusahaan. Kebanyakan mereka yang terkena blokir tidak mengetahui duduk perkara yang sedang terjadi.
Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah, semua rekening yang telah diblokir akan dipisahkan, itu demi mempermudah penyelusuran kasus korupsi di Jiwasraya.
"Yang diblokir pasti ada dasar keterkaitan. Tapi di dalam itu ada beberapa rekening banyak yang diblokir. Nah ini yang harus dipisahkan satu per satu, mana transaksi yang terkait langsung di tindak pidana atau yang tidak terkait tindak pidana," ungkap Febrie dalam keterangan yang diterima, Kamis 13 Februari.
Febrie menyatakan, semua rekening saham yang telah diblokir itu didasari adanya keterkaitan saat terjadi investasi dari Jiwasraya ke beberapa saham maupun reksa dana. Namun yang jelas, pemblokiran yang dilakukan itu sangat teknis, agar proses penyelidikan kasus korupsi di Jiwasraya bisa terbuka terang.