Imbau Warga Tak Tanam Kelapa Sawit di Pulau Enggano, BKSDA Khawatir Perusahaan Perkebunan Ikut Berkecimpung
BENGKULU - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) mengimbau masyarakat tidak menanam kelapa sawit di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Bengkulu Said Jauhari mengatakan selain dapat menimbulkan kekeringan, penanaman kelapa sawit yang dilakukan masyarakat setempat dapat memicu perusahaan besar masuk.
"Kami meminta agar masyarakat tidak menanam kelapa sawit di Pulau Enggano, sebab dapat menimbulkan dampak kekeringan di masa yang akan datang. Meskipun warga tidak menanam kelapa sawit tersebut di hutan lindung," katanya di Kota Bengkulu, Jumat 26 Mei, disitat Antara.
Saat ini terdapat tiga desa yang telah menanam sawit di Pulau Enggano yaitu Desa Ka'ana, Desa Banjar Sari, dan Desa Kahyapu di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Said khawatir jika masyarakat di Pulau Enggano masif menanam kelapa sawit maka tak akan lama lagi perusahaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ikut berkecimpung.
"Saat ini masyarakat telah membuka lahan untuk menanam kelapa sawit, meskipun belum masif dan jika masyarakat mulai masif maka akan menimbulkan kekeringan di wilayah tersebut," ujarnya.
Baca juga:
- Tak Sampai 5 Persen dari 257 Juta Warga Indonesia Bergelar Sarjana, Wapres Berharap Peningkatan
- Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Novel Baswedan: Tak Bisa Diterapkan di Era Firli Bahuri dkk
- Didakwa Terima Suap Rp57,1 M Urus Perkara di Mabes Polri, Bambang Kayun Tak Ajukan Eksepsi
- Hasbi Hasan Tak Ditahan Usai Diperiksa KPK Sebagai Tersangka, Novel Baswedan: Keputusan Tak Lazim
Adapun lahan yang digunakan masyarakat setempat untuk tempat tinggal dan berkebun sekitar 12 hektare atau sekitar 20-30 persen dari total luas lahan di Pulau Enggano.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Bengkulu menolak keras rencana perkebunan sawit skala besar di Pulau Enggano. Menurut AMAN rencana tersebut berpotensi merusak ekosistem kawasan dan membuat wilayah masyarakat adat semakin tergerus.
Selain itu, penolakan tersebut dilakukan setelah adanya usulan pembukaan perkebunan sawit yang akan menggunakan lahan di Pulau Enggano seluas 15 ribu hektare atau hampir setengah kawasan Pulau Enggano yang memiliki luas sekitar 40 ribu hektare.