Setelah Biksu Buddha dan Tao, China Kini Juga Data Pastor hingga Ulama, Buat Apa?
JAKARTA - Otoritas Tiongkok memperluas situs web yang memuat rincian pekerja keagamaan, sehingga kini mencakup kelima agama yang diakui negara, langkah terbaru Beijing untuk memperketat kontrol atas aktivitas mereka.
Situs web ini diluncurkan pada Bulan Februari, memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi mengenai para biksu dan pemuka agama Buddha dan Tao.
Departemen Pekerjaan Front Persatuan Partai Komunis, yang mengawasi kegiatan keagamaan di Tiongkok, mengatakan pada saat itu, situs web tersebut dapat membantu mengekspos penipuan yang dilakukan oleh para biksu Buddha dan Tao yang nakal.
Situs ini diperluas pada Hari Selasa untuk mencakup semua pastor, biarawati, pendeta, ulama dan pekerja lainnya di lembaga-lembaga Katolik, Protestan hingga Islam yang disetujui oleh pemerintah, melansir SCMP 24 Mei.
Rincian yang dimuat dalam web antara lain meliputi nama, jenis kelamin, foto, agama dan denominasi, posisi dalam organisasi dan nomor registrasi yang dikeluarkan pemerintah. Semuanya tersedia untuk umum di situs web. Pengguna harus memberikan nomor telepon untuk mencari informasi di situs tersebut.
Menariknya, pekerja agama yang belum disetujui dan didata oleh pemerintah, tidak terdaftar dalam web tersebut.
Departemen Pekerjaan Front Bersatu pada Bulan Februari mengatakan, langkah merilis informasi ini adalah cara untuk membuat organisasi keagamaan lebih disiplin.
Dikatakan, langkah ini dapat membantu menindak para biarawati dan biksu palsu, di tengah laporan pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para biarawati dan biksu palsu.
Situs web ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas oleh partai penguasa resmi Tiongkok, untuk meningkatkan kontrol terhadap pekerja agama melalui penggunaan data besar dan kader di akar rumput.
Sejak tahun 2018, para kader telah ditugaskan ke unit-unit yang dibentuk oleh komite kota dan desa untuk mengawasi kegiatan orang-orang dalam organisasi keagamaan di daerah mereka.
Langkah tersebut dilakukan setelah perombakan yang membuat mantan Administrasi Negara untuk Urusan Agama diserap ke dalam sistem partai.
Pihak berwenang di beberapa daerah juga telah mulai menggunakan data besar, untuk membantu pejabat akar rumput mengontrol dan memantau kegiatan keagamaan, termasuk memberi mereka akses ke informasi seperti tempat, staf, kegiatan dan keuangan kelompok-kelompok keagamaan di daerah mereka.
Baca juga:
- Dinilai Sengaja dan Ditahan Secret Service, Sopir Penabrak Pembatas Keamanan Dekat Gedung Putih Didakwa Mengancam Presiden
- Pejabat Senior Rusia Sebut Aliansi AUKUS dan QUAD Tidak Bersahabat, Singgung ASEAN
- Tahun Lalu Catat Rekor, Inggris Berencana Batasi Migrasi oleh Keluarga Pelajar dari Luar Negeri
- Kepala Intelijen Jerman Sebut Rusia Mampu Melakukan Operasi Militer Khusus untuk Waktu yang Lama
Laohekou, sebuah kota di Provinsi Hubei bagian tengah, adalah salah satu contohnya. Pemerintah setempat pada Bulan Februari mengatakan, ratusan kader telah mengunduh aplikasi untuk melacak keuangan, keamanan dan aktivitas tempat ibadah dan pengikutnya. Para kader juga ditugaskan untuk menyebarkan propaganda pemerintah kepada para pengunjung dan staf kuil serta gereja di daerah mereka.
Kamera juga telah dipasang di beberapa tempat ibadah di Laohekou, dan di tempat lain di Tiongkok, sehingga pihak berwenang dapat memantaunya secara real time. Kamera-kamera tersebut terhubung ke Xue Liang, atau Sharp Eyes, sebuah proyek pengawasan yang luas yang ditujukan untuk ruang publik di semua desa, kota dan kabupaten.
Pihak berwenang di Xiangyang, yang mengawasi Pemerintah Laohekou, mengatakan ingin memperluas penggunaan kamera Sharp Eyes ke lebih banyak tempat keagamaan.