Dinas PUPR Anggarkan Rp1,5 Miliar untuk Penataan Lanskap Perkantoran Pemkot Mataram
MATARAM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk penataan lanjutan lanskap di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman mengatakan proyek itu merupakan penataan lanjutan dari kegiatan pengaspalan jalan di areal tersebut dan pada 2023 dilakukan penataan lanskap di bagian tengah yang melingkari jalan di kompleks perkantoran tersebut.
"Untuk pengerjaan lanskap perkantoran Jalan Lingkar Selatan kita anggarkan Rp1,5 miliar," katanya dilansir ANTARA, Rabu, 17 Mei.
Dengan anggaran Rp1,5 miliar peruntukannya untuk sejumlah pekerjaan selain penataan lanskap juga untuk tambahan pengerjaan pengaspalan jalan.
Selain itu, penyelesaian bagian tengah jalan yang akan digunakan sebagai tempat parkir sebab sesuai dengan perencanaan, parkir di perkantoran Jalan Lingkar Selatan tidak boleh di area kantor.
"Seluruh kendaraan akan parkir di bagian tengah. Itulah yang akan kita siapkan," katanya.
Menurutnya, dalam konsepnya penataan lanskap nantinya akan dilengkapi dengan taman di bagian tengah, sehingga menjadi dua jalur sehingga keduanya baik bagian barat dan timur bisa dimanfaatkan untuk parkir.
"Kita juga akan melakukan penataan terhadap saluran agar tidak menimbulkan genangan saat musim hujan," katanya.
Baca juga:
- Saking Parahnya Jalan Rusak di Labuhanbatu Utara Sumut, Mobil Jokowi pun Putar Balik
- Menkominfo Johnny G Plate Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Proyek BTS
- Jokowi Pastikan Pemerintah Segera Perbaiki Jalan Rusak Parah di Sumut Termasuk Labuhanbatu
- Dokter Aniaya Pelayan Karen’s Diner Bali, Gara-garanya Tak Terima Dipanggil Tanpa Gelar Dokter
Miftahurrahman juga mengatakan anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut bersumber dari APBD Kota Mataram dan kegiatan tendernya dilakukan dalam satu paket.
"Tetapi, tender belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini, karena ada beberapa catatan yang perlu disesuaikan salah satunya terkait SSH (standar satuan harga)," katanya.
Penataan lanskap kompleks perkantoran Pemerintah Kota Mataram tersebut menjadi prioritas karena sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di kawasan itu merupakan dinas layanan publik.
Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, BPBD, BKPSDM, termasuk Badan Amil Zakat Daerah (Baznas) Kota Mataram.
Setiap hari masyarakat datang ke OPD-OPD tersebut terutama Dukcapil, untuk mendapatkan layanan dan tidak jarang mengeluh karena kondisi lanskap di kawasan tersebut kurang representatif apalagi saat musim hujan.
"Karena itu, penataan itu menjadi bagian pelayanan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat," katanya.