Rakornas Anggaran 2023, Kemenkeu Fokus Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) TA 2023 untuk menggambarkan strategi kementerian/lembaga (K/L) dalam meningkatkan kualitas dan kinerja belanja APBN yang produktif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan langkah ini diharapkan belanja negara dapat memberikan dampak yang menjangkau dan langsung menyentuh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mampu mendukung pertumbuhan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Menkeu, pemerintah memfokuskan strategi meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

“Penekanan terhadap belanja berkualitas/spending better terus dimunculkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahunnya,” ujar dia pada Rabu, 17 Mei.

Menkeu menjelaskan, APBN 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Selain itu, tren perbaikan diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan membaiknya leading indicators, peningkatan mobilitas masyarakat pascapandemi, berlanjutnya berbagai Proyek Strategis Nasional, serta peningkatan aliran PMA ke Indonesia.

“Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja, dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," tuturnya.

Menkeu menambahkan, pentingnya belanja berkualitas dalam pelaksanaan APBN. Kata dia, saat masa pandemi COVID-19 belanja berkualitas menjadi krusial karena sempitnya ruang fiskal akibat refocusing APBN untuk penanganan keadaan luar biasa.

“Untuk itu, peningkatan kualitas belanja menjadi keniscayaan bagi pemerintah. Belanja negara harus diarahkan untuk menghasilkan output/outcome yang berkualitas, memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian, serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Sebagai informasi, hingga triwulan I 2023 kinerja APBN masih tetap terjaga positif. Pendapatan negara mencapai Rp647,2 triliun atau 26,3 persen dari APBN yang meningkat sebesar 29,0 persen dari realisasi periode yang sama 2022.

Adapun, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp518,7 triliun (16,9 persen dari APBN), naik 5,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

Atas kinerja tersebut, realisasi APBN pada triwulan I 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp128,5 triliun atau sebesar 0,61 persen dari produk domestik bruto dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp228,8 triliun.

“Saya berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan Inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” tutup Menkeu Sri Mulyani.