Demokrat Sebut Jokowi Ajak Perang karena Ikut Campur soal Pilpres, PKB: Cawe-cawe Tak Langgar Hukum

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, menanggapi pernyataan Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman yang menyebut Presiden Joko Widodo mengajak perang dengan rakyat jika tidak netral dalam Pilpres 2024.

Menurut Jazilul, pernyataan Benny hanya luapan emosi karena partainya yang masih merupakan parpol pendukung pemerintah tidak diundang dalam pertemuan di istana. 

Jazilul juga menegaskan, Presiden Jokowi tidak melanggar aturan karena ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Sebab menurutnya, siapapun berhak terlibat dalam politik asalkan tidak melanggar hukum. 

"Itu pernyataan yang bernada emosi saja. Kita ini negara hukum, semua harus sesuai aturan. Setiap orang, setiap tokoh berhak untuk terlibat di politik sepanjang tidak melanggar hukum, termasuk Pak Jokowi sah-sah saja," ujar Jazilul kepada wartawan, Selasa, 9 Mei. 

Begitupun dengan Presiden Jokowi, Jazilul menegaskan, kepala negara tidak melanggar aturan mengenai cawe-cawe tersebut. Hal itu kata dia, dibuktikan dengan Bawaslu RI yang tidak pernah menegur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tapi sekarang muncul istilah cawe-cawe, enggak tau ini siapa ini. Cawe-cawe itu artinya ikut-ikutan, emang ada larangan cawe-cawe? kan nggak ada, kalau ada pasti Bawaslu sudah menegur, jadi pemilu itu ajang damai, ajang peralihan kekuasaan secara damai," jelas wakil ketua MPR itu.

Jazilul lantas mempertanyakan ucapan Benny soal kumandang perang. Menurutnya, jika keberatan maka silakan laporkan Jokowi ke pengadilan, bukan membuat pernyataan yang provokatif. 

"Untuk apa mengobarkan perang, kalau Pak Jokowi itu ada salah atau melanggar hukum hadapkan saja ke pengadilan, beres itu. Jadi jangan buat statement yang kemudian memanas-manasi atau memancing emosi," kata Jazilul.  

Sebelumnya, Waketum Partai Demokrat Benny K Harman, mengkritik sikap Jokowi yang beberapa hari lalu mengumpulkan para ketum partai politik di Istana Negara. 

Dia menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024.

"Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri," kata Benny lewat akun Twitternya @BennyHarmanID, Senin, 8 Mei. 

Benny pun mewanti-wanti agar Jokowi berhati-hati dalam bersikap. Sebab, menurutnya, Jokowi merupakan lambang negara, bukan lambang partai atau golongan tertentu.

"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#," kata Benny.

Benny kemudian menjelaskan maksud 'perang' yang dikicaukannya. Dia mengatakan Jokowi melawan rakyatnya sendiri jika bersikap mendukung kepentingan tertentu.

"Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu," jelasnya.