Kazakhstan Terima Pajak Rp103 Miliar dari Entitas Pertambangan Kripto pada 2022
JAKARTA - Pemerintah Kazakhstan menerima pembayaran pajak sebesar 3,07 miliar tenge atau sekitar (Rp103 miliar) dari entitas penambangan kripto pada 2022 setelah diimplementasikannya undang-undang yang diubah yang mengatur beban fiskal dalam penambangan kripto, menurut laporan media lokal.
Data awal dari pemerintah untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa biaya penambangan yang dikumpulkan hingga 27 April mencapai 240 juta tenge atau sekitar (Rp7,9 miliar) pada saat penulisan. Angka-angka tersebut jauh lebih rendah dari biaya 652 juta tenge yang dibayar pada kuartal pertama 2022.
Kazakhstan masuk dalam jajaran pusat penambangan Bitcoin terbesar di dunia. Pada Januari 2022, negara Asia Tengah ini menyumbang 13,22% dari total hash rate Bitcoin, hanya di belakang Amerika Serikat (37,84%) dan China (21,11%), menurut data dari Cambridge Centre for Alternative Finance.
Baca juga:
- China Uji Coba 5G-ATG, Memungkinkan Internetan di Pesawat
- Polisi Siber Ukraina dan FBI Tutup Operasi Pertukaran Mata Uang Kripto Ilegal
- Peneliti Temukan Dua Planet Baru yang Sedang Dibentuk, Mirip Bumi?
- Cognex Meluncurkan In-Sight 3800 Vision System untuk Sistem Inspeksi Berbasis AI yang Cepat dan Akurat
Negara tersebut memperkenalkan pajak penambangan digital pada 1 Januari 2022, berdasarkan konsumsi listrik oleh entitas penambangan. Undang-undang tersebut diberlakukan saat ketidakpuasan nasional yang meningkat dengan penggunaan grid listrik nasional oleh penambang kripto yang kurang dikenakan pajak. Perubahan undang-undang juga dianggap sebagai jalur hukum untuk adopsi lebih lanjut di tengah peraturan yang semakin ketat di seluruh dunia.
Sejumlah operator penambangan asing berpindah ke Kazakhstan selama pasar bullish 2021, mempengaruhi hubungan yang sudah sulit antara negara dan para penambang. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 87.849 rig telah dibawa ke wilayah tersebut pada November 2021 setelah China menghentikan aktivitas penambangan.
Baru-baru ini, menurut laporan Cointelegraph, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengenalkan regulasi kripto baru untuk membendung penipuan pajak dan operasi bisnis yang tidak sah. Salah satu proposal meminta persetujuan pemerintah untuk penerbit aset digital yang aman, sementara yang lain akan memerlukan penambang untuk menjual setidaknya 75% dari kripto yang diperoleh melalui bursa terdaftar. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi penghindaran pajak.