PKS Minta Gubernur Lampung Cooling Down: Substansi Kritik Tiktoker Lampung Bima Yudho Bagus, Pilihan Kata Kurang Pas
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lebih bijaksana dalam menanggapi kritikan seorang pemuda asal Lampung Bima Yudho Saputro yang sempat viral di media sosial.
Menurutnya, pemerintah daerah Lampung semestinya bisa memaklumi ekspresi Bima, sebagai anak muda yang lahir dari rasa cinta dan peduli kepada daerahnya.
"Saya kira Pemda Lamtim, gubernur Lampung dan aparat hukum lebih bijak untuk colling down. Tidak perlu bawa ke ranah hukum," ujar Almuzammil dalam keterangannya, Minggu, 16 April.
Anggota Komisi I DPR itu menilai, Bima Yudho merupakan anak muda Lampung yang terdidik dan kritis, yang tengah menuntut ilmu jauh di negeri orang, yakni Australia. Bima Yudho, kata dia, memanfaatkan trend medsos untuk mengkritik Pemerintah daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda, sehingga cepat viral.
"Substansi kritiknya bagus. Mungkin beberapa pilihan kata saja yang kurang pas. Ya, itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi," ungkap anggota komisi bidang pertahanan dan luar negeri itu.
Di samping itu, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP PKS ini menilai, Pemda perlu memberikan jawaban yang proporsional sehingga dapat terjadi dialog yang berkaitan dengan kritik Bima. Dengan begitu menurutnya, publik bisa mengetahui agenda pembangunan Pemda dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya.
"Sambil tentu dengan memperbaiki kinerja. Bu Wagub Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Saya kira ini dinamika yang bagus," katanya.
Baca juga:
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pejabat di Lampung terhadap orang tua Bima. Jika terbukti ada Intimidasi, maka perlu ada teguran terhadap pejabat tersebut.
"Kemendagri perlu melihat responnya Pemda atau aparat lokal. Jika Ada unsur intimidasi perlu ditegur dan diluruskan. Anggap saja sebagai anak yang kasih laporan pada orang tua," kata Mardani, Minggu, 16 April.
Ketua DPP PKS itu menegaskan, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari pilar demokrasi. Karena itu menurutnya, seharusnya pemimpin yang baik tidak anti kritik.
"Kebebasan berpendapat pilar demokrasi, walau pahit kritiknya berdasarkan fakta. Pemimpin yang baik mestinya tidak anti apalagi memusuhi kritik," tuturnya.