Ikuti Standar WHO, Pemprov Kaltim Masih Membutuhkan 2.000 Tenaga Dokter
SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan sekitar dua ribu tenaga dokter untuk memenuhi porsi ideal 4.000 tenaga kesehatan sesuai dengan rasio standar dari organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin mengatakan, tenaga dokter yang ada tercatat berjumlah dua ribu orang. Jumlah itu, baru memenuhi 50 persen rasio kebutuhan dokter untuk jumlah penduduk Kaltim yang mendekati angka empat juta jiwa.
"Hitung saja Kaltim ini empat juta penduduk. Berarti idealnya kita butuh empat ribu dokter. Sementara kita baru punya 1.900 sekianlah dokter kita. Jadi masih butuh sekitar 2 ribu dokter lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin dikutip ANTARA, Selasa, 4 April.
Jaya mengungkapkan, berdasarkan WHO yang dihimpun dari Index Mundi, pada 2019 Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter Indonesia itu tergolong buruk, jauh di bawah standar WHO yang menetapkan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk.
Adapun indikator pemenuhan tenaga kesehatan diukur dengan jumlah dokter. Rasio ideal pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah satu dokter berbanding seribu penduduk.
Celah kurangnya dokter ini, lanjut Jaya harus segera diisi secepat mungkin. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, adalah dengan menambah sentra pendidikan dokter.
Jaya menyebutkan, Fakultas Kedokteran di Kaltim baru dimiliki oleh Universitas Mulawarman (Unmul). Universitas terbesar di Kaltim itu, baru mampu menghasilkan maksimal 75 dokter dalam setahun.
"Kalau cuma segitu kapan akan terpenuhi rasio dokter kita," keluh Jaya.
Untungnya, dua Universitas di Kaltim akan segera membuka Fakultas Kedokteran (FK) baru. Yakni Universitas Muhammadiyah Kaltim (UMKT) dan Universitas Balikpapan. Penambahan sentra pendidikan ini, diharapkan dapat menambah jumlah produksi dokter dalam daerah.
"Kami berharap dua FK baru nanti bisa mempercepat pemenuhan dokter baik yang umum dan spesialis. Unmul juga akan membuka program studi spesialis baru. Paru dan anestesi," tutur eks Direktur RSJ Atma Husada Mahakam ini.
Terlebih dengan hadirnya IKN di Kalimantan Timur, tantangan pemenuhan dokter semakin besar. Bertambahnya jumlah penduduk ke kawasan IKN juga harus dibarengi dengan pemenuhan tenaga kedokteran.
"IKN jadi faktor pengungkit. Ada pekerja dan PNS nanti pindah ke sini. Maka rasio kebutuhan dokter pasti juga akan bertambah," jelasnya.
Baca juga:
- Dokter Spesialis Minim di Papua, DPR Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan
- Kematian Anak dalam Kecelakaan Saat Mudik Lebaran Harus Menjadi Perhatian Serius Pemerintah dan Masyarakat
- Dampak KDRT pada Korban Kekerasan, Kata Dokter: Selain Fisik, Kesehatan Mental Juga Ikut Terganggu
- Berkaca Banyak Pasien Menuntut, RUU Kesehatan Diharap IDI Jamin Perlindungan Hukum Dokter
Upaya pemenuhan dokter juga dilakukan dengan meminta pendistribusian tenaga dokter dari Kementerian Kesehatan.
Seperti Program Nusantara Sehat untuk pengiriman dokter ke daerah terpencil dan terluar. Serta pendayagunaan dokter spesialis yang ditempatkan di beberapa rumah sakit sesuai kebutuhan.