Di Balik Denda Inggris kepada Perusahaan yang Berhubungan Dengan Xinjiang

JAKARTA - Pemerintah Inggris akan mendenda perusahaan yang menyembunyikan koneksinya dengan Xinjiang, China. Xinjiang merupakan daerah tempat etnis Uighur dan minoritas lainnya diduga dipaksa untuk bekerja dan dilanggar hak asasi manusianya.

Mengutip CNN, Rabu 13 Januari 2021, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengumumkan langsung langkah-langkah baru itu. Menurut Kementerian Luar Negeri, aturan baru tersebut dirancang untuk memastikan semua organisasi Inggris tidak terlibat atau mengambil keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Pemerintah Inggris juga akan meninjau produk Inggris mana yang dapat diekspor ke Xinjiang. Mereka juga akan mengeluarkan panduan baru yang menguraikan risiko spesifik yang dihadapi oleh perusahaan yang memiliki koneksi dengan Xinjiang. 

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperkirakan, sekitar dua juta orang Uighur, serta anggota kelompok minoritas Muslim lainnya, berada di kamp konsentrasi di Xinjiang. China membela tindakan keras di Xinjiang diperlukan untuk mengatasi ekstremisme dan terorisme. Pihak Negeri Tirai Bambu juga mengklaim bahwa fasilitasnya adalah "pusat pelatihan" sukarela tempat orang-orang belajar keterampilan kejuruan, bahasa dan hukum China.

"Bukti skala dan tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Xinjiang terhadap Muslim Uighur sekarang sangat luas," kata Raab kepada anggota parlemen. Dia mengatakan langkah-langkah baru itu dimaksudkan untuk "mengirimkan pesan yang jelas bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat diterima, dan untuk melindungi bisnis Inggris dan badan publik dari keterlibatan atau hubungan dengan mereka."

Raab juga menyerukan agar PBB memiliki akses ke wilayah Xinjiang untuk memverifikasi tuduhan kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sementara AS telah mengambil langkahnya sendiri untuk membatasi impor dari Xinjiang. 

Bulan lalu, pemerintahan Trump mengumumkan akan memblokir impor kapas dari Xinjiang. Tindakan tersebut merupakan pembatasan terbaru terkait kawasan tersebut oleh Trump.

Bertambahnya populasi Uighur 

Seperti diberitakan VOI sebelumnya, Pertumbuhan populasi Uighur di Xinjiang mencapai 25 persen dalam kurun empat tahun. Pertumbuhan etnis minoritas Uighur tersebut jauh melampaui pertumbuhan etnis mayoritas Han selama periode 2010-2018. 

Lektor Kepala Jurusan Politik dan Administrasi Publik Xinjiang University, Prof Lin Fangfei, mengatakan pada 2018 etnis Uighur di daerah paling barat China itu bertambah 1.271 jiwa, naik 25,04 persen dibanding dengan pertumbuhan pada 2010.

Sementara, etnis Han di Xinjiang pada 2018 hanya bertambah 900 jiwa atau mengalami kenaikan dua persen dibandingkan 2010. Etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, Kirgiz, yang mendiami Prefektur Kizilsu, pada 2020 pertumbuhannya justru mencapai 10,5 persen. "Jadi pertumbuhannya bukan hanya 1,05 persen, melainkan 10,5 persen," kata Fangfei.

Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang menawarkan bantuan kepada warganya yang tinggal di luar negeri. Hal tersebut agar mereka bisa mengetahui kondisi keluarganya yang berada di daerah paling barat China itu.