Wapres: Penegakan Hukum di Papua Pegunungan Defensif Aktif
JAKARTA - Pemerintah melalui aparat TNI/Polri terus menerapkan penegakan hukum defensif aktif di wilayah Papua Pegunungan untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah tersebut.
"Penegakan hukumnya akan lebih sebagai apa itu, defensif aktif. Kita (pemerintah) memang defensif tidak menyerang, tetapi harus aktif ya, aktif itu artinya tidak boleh membiarkan itu (kriminal) terjadi," ujar Wapres Ma’ruf dilansir ANTARA, Jumat, 17 Maret.
Dia mengatakan keberadaan aparat-aparat keamanan yang organik melalui pembentukan Polda, Korem serta Kodam untuk memperkuat keamanan di Papua Pegunungan.
"Bukan Papua (keseluruhan), maksudnya itu Papua Pegunungan. Karena Papua (lainnya) itu aman-aman saja, baik-baik saja. Sehingga tidak diasosiasikan di Papua (keseluruhan) terjadi kegawatan," kata Wapres.
Selama ini pemerintah sambung Ma’ruf terus berupaya melindungi masyarakat dan tidak melakukan hal-hal yang bisa dianggap melanggar HAM.
"Oleh karena itu sifatnya lebih pada pencegahan," jelasnya.
Baca juga:
- Wapres Minta Penegakan Aturan terhadap WNA Jangan Sampai Bikin Takut Turis Asing Datang ke RI
- 15 Senjata Api Ditemukan Saat KPK Geledah Rumah Dito Mahendra
- Pj Gubernur DKI Heru Budi Pastikan Kemenhub Sudah Terbitkan Izin Trase LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
- Presiden Jokowi Bentuk Tim Pemantau Penyelesaian Non-Yudisial HAM Berat
Pertama kata Wapres, pemerintah memastikan tidak ada daerah yang rawan di Papua yang dapat membuat masyarakat takut dan meninggalkan daerahnya.
Kedua pemerintah terus melakukan penindakan terhadap mereka yang melakukan perbuatan merusak atau membuat masyarakat ketakutan.