Menko PMK Minta Pemda Pertimbangkan Data Kebencanaan Terpusat untuk Sinkronisasi Kebijakan Penanggulangan
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) mempertimbangkan data kebencanaan yang terpusat terkoordinasi dengan Kementerian Koordinator PMK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK, sehingga sinkronisasi kebijakan dapat diperkuat dan disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah," katanya pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023 di Jakarta, Kamis 2 Maret, disitat Antara.
Muhadjir juga mengajak setiap pemda untuk terus memperkuat upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana.
"Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya prabencana dan penanganan bencana pada tahap awal," imbuhnya.
Baca juga:
- Anies di Demokrat: Hujan Turun Rintik-rintik, Tapi Semangat Perjuangan Makin Membara
- Kedeputian Penindakan KPK Bakal Proses Temuan Mencurigakan dari Hasil Klarifikasi Kekayaan Rafael Alun
- Proyek Saringan Sampah Kali Ciliwung Terkendala, Pemprov DKI Akui Pembebasan Lahan Belum Kelar
- Golkar Punya Posisi Strategis Tapi Pilih Tunggu Arahan Jokowi, Penentuan Capres-Cawapres KIB Jadi Alot
Muhadjir menambahkan, pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, masalah tata ruang, dan juga terkait konstruksi tahan gempa harus jadi perhatian bersama.
"Hal ini harus menjadi perhatian bersama terutama bagi daerah yang rawan bencana," katanya.
Sementara itu, Jokowi meminta pemda untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan sehingga jelas lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran investasi.
“Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya," kata Jokowi dalam kesempatan sama.
Dengan masuknya risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, kata Jokowi, maka terdapat informasi yang jelas lokasi yang boleh atau tidak menjadi sasaran pembangunan.