Soal Kemacetan di Jakarta, Pengamat: Harus Ada Pembenahan Transportasi Publik di Wilayah Penyangga Ibu Kota
JAKARTA - Kemacetan di DKI Jakarta masih terus terjadi hingga saat ini. Berbagai hal pun turut dilontarkan oleh sejumlah kalangan, tak terkecuali bagi Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno.
Djoko menilai, kemacetan yang terjadi tak terlepas dari peran warga di sekitar wilayah penyangganya yang beraktivitas di DKI Jakarta masih banyak menggunakan kendaraan pribadi.
"Meskipun sudah ada KRL Commuter Line dan tidak lama lagi (rencana Juli 2023) akan beroperasi LRT Jabodebek, nyatanya belum mampu mereduksi kemacetan di Jakarta," kata dia melalui keterangan resmi yang diterima VOI, Rabu, 22 Februari.
Selain itu, kata Djoko, kondisi transportasi umum di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) belum sebaik Kota Jakarta, sehingga masih banyak warga yang memilih menggunakan kendaraan pribadinya.
"Pembenahan transportasi umum hanya di dua kota, yaitu Trans Pakuan di Kota Bogor dan Tran Ayo di Kota Tangerang. Sementara, akses transportasi umum selain dua kota tersebut masih jauh tertinggal, bahkan tidak ada upaya pemda setempat untuk membenahinya," ujar dia.
Menurut Djoko, anggaran rutin tahunan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan ke Pemkab/Pemkot di Bodetabek bisa difokuskan untuk membenahi transportasi umum di masing-masing wilayah Bodetabek.
Sehingga bisa mempercepat pengalihan moda transportasi publik dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
"Jadi, tidak punya alasan kesulitan fiskal, tinggal sejauh mana komitmen kepala daerah di Bodetabek untuk sungguh-sungguh mau membenahi transportasi umum di wilayahnya," ungkap Djoko.
Ia mencontohkan salah satu pemda di Bodetabek yang pernah diberikan bantuan oleh BPTJ untuk membenahi kondisi transportasi umumnya, namun ditolak dengan alasan lebih mementingkan bantuan untuk pembangunan infrastruktur jalan baru yang dianggap dapat mengatasi kemacetan selama ini.
"Jika melihat pembangunan jaringan jalan tol yang masif di Jakarta, penambahan kapasitas jalan tidak bisa mengatasi kemacetan, justru makin menambah populasi kendaraan yang dimiliki," tutur Djoko.
Baca juga:
Oleh karena itu, lanjut Djoko, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah guna mempercepat penerapan pembenahan transportasi umum di Wilayah Bodetabek.
"Efisiensi Public Service Obligation (PSO) KRL Commuter Line dengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp208 miliar-Rp475 miliar. Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga dapat mendorong warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta untuk beralih ke transportasi publik," pungkasnya.