Disebut Antitesa Jokowi, PDIP Dipastikan Tolak Pertemuan Megawati-Surya Paloh
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bakal menolak bertemu Ketum NasDem Surya Paloh jika hendak membahas soal bakal calon presiden di Pilpres 2024.
"Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan," ujar Hasto di sela-sela acara Karnaval Perjuangan di Lebak, Banten, Minggu 19 Februari.
Terlebih kata Hasto, NasDem sudah memutuskan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan dalam berapa kali Anies selalu menyebut sebagai antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan. Apalagi Pak Anies berulang kali disebut antitesa dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda," tegasnya.
Lebih jauh ia menyebut, dari indikator-indikator capres 2024 yang disampaikan Megawati, tampaknya berbeda dengan capres yang akan diusung Nasdem. Salah satu contohnya adalah capres PDIP adalah kader PDIP sendiri dan merupakan tokoh yang akan melanjutkan pemerintahan Jokowi.
Baca juga:
- PPP Klaim KIB Kantongi Nama Ganjar-Airlangga untuk Pilpres 2024, Pengamat Anggap Tidak Ada Kendala Jika PDIP Merestui
- PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan Tapi Buka Pintu dengan KIB, PAN: Dalam Politik Segala Kemungkinan Terbuka
- Utak-Atik Alasan Kemungkinan PDIP Gabung dengan KIB dan KKIR dan Tak Pilih Anies Baswedan
- Disematkan Jaket Merah, Menteri Teten Maduki Resmi Jadi Kader PDIP
"NasDem kan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem. Kemudian Bu Megawati Soekarnoputri dalam pidato ulang tahun partai menegaskan calon presiden dari partai PDIP berasal dari kader partai," tandas Hasto.
Hasto mengatakan, hingga saat ini, pihaknya juga masih menunggu udangan dari Surya Paloh soal konteks ingin bertemu Megawati. Menurut dia, PDIP akan terbuka jika Surya Paloh ingin bertemu Megawati dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.