PKS Ingatkan Joko Agus Setyono Sekda DKI Pilihan Jokowi Jaga Netralitas
JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengingatkan agar Joko Agus Setyono menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang dipilih Presiden Joko Widodo dengan menjaga netralitasnya sebagai ASN.
Taufik menegaskan Joko harus bisa mengakomodasi saran dan keinginan semua fraksi di DPRD DKI, mulai dari PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, PSI, Golkar, NasDem, dan PKB-PPP.
"Yang harus dihindari Pak Joko itu ketidaknetralan atau berpihak terlalu berat kepada, ini kan DPRD itu kumpulan dari fraksi-fraksi. Proporsional saja mengakomodasi keinginan-keinginan dari DPRD. Memang, dewan itu lembaga politik. Jadi, jangan berpihak pada kelompok atau golongan tertentu," kata Taufik saat dihubungi, Kamis, 16 Februari.
Menurut Taufik, latar belakang Joko yang sebelumnya menjadi pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menjadi nilai plus baginya dalam hal mengelola proses penganggaran daerah secara akuntabel.
Namun, tak cukup di situ. Taufik menegaskan, Joko juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan para Anggota DPRD DKI Jakarta sebagai mitra kerja yang mewakili warga Jakarta.
"Sekda yang dipilih berpengalaman masalah anggaran, itu bagus. Tapi, yang paling penting itu komunikasi dengan DPRD. Mudah-mudahan beliau bisa cepat belajar, karena yang terpenting untuk seorang Sekda, apalagi di DKI Jakarta adalah komunikasi dengan DPRD, terutama masalah anggaran pembangunan," jelas dia.
Baca juga:
- Bantah KUHP Baru Berlaku untuk Ferdy Sambo, Mahfud MD: Hukuman Mati Jadi Penjara Seumur Hidup Harus Ada di Pembacaan Vonis Hakim
- Presiden Minta Basarnas Miliki Alat Pencarian Berteknologi Mutakhir 'Jet Suit' Seperti Iron Man
- BMKG Ajak Masyarakat Panen Air Hujan Antisipasi Kemarau Kering
- Soal Pembangunan Tanggul Laut Raksasa, Kementerian PUPR: Belum Jadi Prioritas Pemerintah Pusat
Sebagaimana diketahui, pengangkatan Joko sebagai Sekda DKI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken Jokowi pada 13 Februari 2023.
Joko menggantikan posisi Pj Sekda DKI Uus Kuswanto yang juga Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI yang dilantik sejak 2 Desember 2022.
Pada tahap pertama seleksi jabatan Sekda DKI, muncul 10 nama pejabat eselon II yang lolos pada seleksi administrasi. Nama Joko paling asing dibanding kandidat lain. Kesembilan peserta lelang jabatan merupakan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Sementara, Joko satu-satunya pejabat eksternal di Ibu Kota.
Berbagai tahapan seleksi dilalui. Hingga pada tahapan terakhir yakni wawancara dengan panitia seleksi, tersisa tiga nama. Nama Joko tetap bertahan. Ketiga nama ini dibawa Pemprov DKI ke Istana untuk dipilih salah satunya oleh Jokowi, untuk kemudian dilantik oleh Heru pada Rabu, 15 Februari kemarin.
Ketika terpilih, Joko menggugurkan dua calon seleksi Sekda DKI lain yang juga lolos sejumlah tahapan seleksi, yakni Dhany Sukma yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Pusat, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta.
Joko lahir di Kebumen, 11 Desember 1968. Ia beberapa kali memimpin BPK tingkat daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Jawa Timur sejak tahun 2014, Lalu Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada 2017-2018.
Selanjutnya, Joko menjabat sebagai Kepala BPK Kalimantan Barat sejak tahun 2020. Kemudian, ia mengemban jabatan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur pada 2020, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali sejak 2022.