Untung-Rugi Pertemuan Golkar dan PKS: Kurangi Polarisasi, Tapi Publik Lama Menunggu Kepastian Capres-Cawapres
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menyebut pertemuan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin mempunyai dua sisi untung dan rugi.
Pertama, pertemuan itu bisa dimaknai sebagai pesan positif dari elite partai politik (parpol) untuk publik.
"Tentu publik melihat elite. Sehingga ketika elite-elite politik ini terlihat bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, cair, termasuk punya komitmen berkompetisi secara sehat, baik dalam pemilu," ujar Firman, Rabu, 8 Februari, malam.
Kedua, pertemuan itu bisa mengurangi potensi risiko polarisasi ekstrem yang bisa menimpa publik usai kompetisi, sebagaimana sempat terjadi pada pemilu lalu.
Menurutnya, elite dan publik patut memahami pemilu adalah agenda demokrasi yang tidak perlu berujung pada polarisasi. Sebaliknya, berdemokrasi harus dengan gembira.
"Saya pikir itu sebuah pesan yang baik pada publik bahwa kalau pun terjadi kompetisi di antara parpol, itu suatu agenda demokrasi yang biasa saja. Tidak perlu berujung pada konflik, polarisasi," kata Firman.
Namun, lanjut Firman, ada pula potensi kerugian dari pertemuan elite parpol yang kerap terjadi belakangan. Dia mengatakan, publik berpotensi tidak akan punya cukup waktu untuk menimbang dan menentukan pilihan atas capres untuk dipilih di Pemilu 2024.
"Dalam konteks kebutuhan informasi bagi pemilih, semakin lama warga tahu siapa yang akan menjadi capres cawapres koalisi yang terbentuk, itu agak merugikan. Karena waktunya menjadi sempit," katanya.
Dengan cairnya komunikasi elite parpol, Firman menilai, publik akan berisiko tidak segera mendapat kepastian terkait sosok yang maju di Pilpres 2024. Kondisi itu, kata dia, akan berdampak pada ketidakcukupan informasi.
Padahal menurutnya, keteraksesan dan kecukupan informasi menjadi faktor penting dalam pemilu yang berlandaskan rasionalitas.
"Sehingga tidak cukup waktu bagi warga untuk betul-betul mendapatkan informasi yang cukup tentang pasangan capres cawapres, tentang koalisi, bagaimana platform, visi-misi programnya dan sebagainya," pungkasnya.
Baca juga:
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, mengatakan pertemuan elit Partai Golkar dan PKS untuk untuk menegaskan komitmen parpol dalam mengawal pemilu tepat waktu pada tanggal 14 Februari 2024, dengan prinsip Luber dan Jurdil.
“Jangan lagi kita mempersoalkan agenda, sekarang pemilu sudah running on going. Kita sama-sama punya kewajiban untuk menjaga pemilu ini menjadi pemilu yang sukses. Sukses itu adalah memenuhi jurdil dan luber,” kata Doli di DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari.
Kedua, partai sepakat mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proposional terbuka.
“Jadi tadi kami mendiskusikan untuk tetap mendorong supaya dan menyakinkan Mahkamah Konstitusi, hakim-hakimnya juga mendengarkan aspirasi ini kan sudah aspirasi mayoritas di DPR sudah ada delapan partai politik. Saya kira seluruh elemen masyarakat juga termasuk masyarakat sipil yang mendukung,” jelas Doli.