Jadi Saksi Karomani di Sidang Suap Unila, Rektor Untirta Sebut Jalur Afirmasi Bisa untuk Anak Dosen
LAMPUNG - Sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Unila kembali digelar. Dalam sidang hari ini, terdakwa eks Rektor Unila, Karomani, menghadirkan saksi Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) bernama Fatah Sulaima.
Saksi juga menjabat Ketua Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) Wilayah Barat menyebutkan, kuota atau jalur afirmasi merupakan akses yang dapat digunakan untuk putra-putri pendidik.
"Kuota afirmatif ini sebetulnya untuk mengakomodir beban lingkungan di masing-masing perguruan tinggi, seperti dosen dan guru," katanya saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Selasa 7 Februari.
Ia mengatakan, hal tersebut berdasarkan amanah Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 yang mengatur aksesibilitas putra-putri pendidik diberikan kemudahan akses. Namun dengan catatan presentase nilai calon sesuai standar masuk kampus.
"Untuk pasal saya lupa. Tapi dalam penerimaannya juga harus ada passing grade," tuturnya disitat Antara.
Dia juga mengatakan, untuk kuota afirmasi hanya bisa melalui jalur mandiri karena untuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi (SNMPTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) tidak memungkinkan.
Ia pun mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil diskusi dari perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada di wilayah Barat ditetapkan bahwa untuk afirmasi di masing-masing PTN sebesar 30 persen dan 70 persen lulus murni dari kuota PMB.
"Tahun 2022 ada 25 dari 37 perguruan tinggi yang mengajukan proposal untuk ikut gabung seleksi mandiri melalui BKS-PTN Wilayah Barat. Jadi awalnya ada 20 persen kuota afirmasi, namun ada yang keberatan dari beberapa PTN, kemudian saya sarankan 30 persen afirmatif," ujarnya.
Baca juga:
Terkait Unila tidak sesuai menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan yakni 30 persen afirmasi dan 70 persen melalui sistem lulus murni, Rektor Untirta itu mengakui tidak mengetahuinya.
"Saya tidak tau kalau kuota Unila tidak 30 persen karena pengawasan ke masing-masing perguruan tinggi anggota belum ada. Ke depan akan ada perbaikan dan pengawasan akan dilakukan," tandasnya.