Didorong Tambah CCTV Buntut Kasus Penculikan Malika, Pj Gubernur DKI Lebih Pilih Tingkatkan Pengamanan
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi dorongan untuk menambah titik pemasangan kamera CCTV buntut kasus penculikan anak yang baru ditemukan sebulan kemudian.
Menurut Heru, dibanding memperbanyak CCTV di ruang publik, lebih baik Pemprov DKI bersama aparat TNI dan Polri meningkatkan aspek pengamanan.
"Kalau konsep nambah CCTV bagus, tapi saya rasa peningkatasn keamanan dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam yang perlu ditingkatkan. Saya prihatin juga, kemarin ada penculikan di Sawah Besar," kata Heru di Balai Kota DKI, Kamis, 5 Januari.
Heru meminta warga di Jakarta untuk menghindari waktu rawan saat berkegiatan di luar rumah. Untuk meningkatkan pengamanan, Heru akan menerjunkan jajarannya untuk berpatroli pada jam rawan.
"Kan ada operasi tertentu oleh jajaran Kapolres, Dandim, termasuk juga saya minta trantib operasi lebih lanjut lagi di jam rawan. Berikutnya, hindari pulang subuh," ungkap dia.
Sebagai informasi, Malika diculik tersangka Iwan Sumarno alias Jacky alias Herman alias Yudi pada pada 7 Desember 2022. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yang langsung melakukan pencarian terhadap korban.
Kasus penculikan tersebut juga viral di media sosial, karena pelaku penculikan tersebut tertangkap kamera pengawas (CCTV) menculik korban yang bernama Malika menggunakan bajaj.
Malika berhasil ditemukan personel Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Kota pada pada 2 Januari 2023 malam.
Baca juga:
Korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah satu bulan diculik.
Petugas juga melakukan visum kepada korban dan hasilnya menyatakan bahwa korban tidak mengalami kekerasan seksual, namun mengalami beberapa tindakan kekerasan fisik dari pelaku penculikan.
Pemprov DKI pun diminta segera memperbanyak kamera pengawas (CCTV) buntut kasus penculikan Malika.
"Kita harus mengupayakan Jakarta menjadi kota yang aman dari kriminalitas. Jika ada kejadian pun kita inginnya cepat terungkap. Dalam hal ini Pemprov DKI bisa ikut andil dengan memperbanyak titik CCTV," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Menurut Anggara, Pemprov DKI Jakarta juga punya andil dalam mencegah aksi kriminalitas. Pasalnya dalam kasus penculikan tersebut, anak berusia enam tahun tersebut dinyatakan hilang sejak 7 Desember 2022 lalu, atau hampir satu bulan baru terungkap.
Anggara menyebut keberadaan CCTV juga dapat menjadi upaya preventif tindak kejahatan.
"Selain untuk membantu penegak hukum menjalankan tugasnya, jika banyak CCTV para pelaku juga akan berpikir dua kali saat ingin melakukan kejahatan," tuturnya.
Selain kasus penculikan, dengan penambahan titik CCTV kasus kriminalitas lain yang marak di Jakarta juga bisa direduksi.
"Kasus yang marak seperti tawuran, narkoba, pencurian dan sebagainya juga dapat sekaligus kita upayakan untuk dikurangi. Pemprov DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan Kepolisian setempat untuk penentuan titik pemasangannya," ungkap Anggara.