Bicara soal Reshuffle Kabinet, Sekjen PDIP Dorong Parpol Antitesis Jokowi 'Tarik Diri' dari Koalisi Pemerintah

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, mendorong partai politik yang mencalonkan sosok 'antitesis Jokowi' agar menarik diri dari koalisi pemerintahan. Hal ini disampaikan Hasto menanggapi kemungkinan adanya reshuffle kabinet yang diutarakan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

"Tentu saja ada suatu landasan konstitusional, tidak seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa dengan presiden yang sedang menjabat, muncul kesadaran politik untuk menarik diri," ujar Hasto dalam konferensi pers Refleksi Akhir Tahun secara daring, Jumat, 30 Desember. 

"Jadi mendukung presiden itu bukan untuk mendapat enaknya. Ketika telah mengambil suatu sikap politik yang berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR seharusnya juga diikuti dengan sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDI Perjuangan," sambung Hasto. 

Hasto lantas mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. 

Hasto mengatakan, pernyataan Djarot merupakan bagian sikap PDIP yang concern terhadap masalah kecukupan pangan. Menurutnya, pernyataan Mentan SYL soal impor beras memang berbeda jauh dengan fakta yang ada.   

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kita harus mengimpor beras, yang secara politik ekonomi PDIP selalu memberikan catatan kritis ketika kita ingin impor beras," jelas Hasto.

Untuk itu, Hasto mengingatkan para menteri Jokowi di Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja keras sebelum periode ini berakhir. "PDIP mendorong agar dalam tahun-tahun menjelang tahun 2024 seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legasi pada kementerian yang dipimpinnya," tegas Hasto.

Namun apabila nantinya ada menteri dari parpol yang terkena reshuffle, Hasto meminta, keputusan Jokowi tidak dikaitkan dengan persoalan politik.

"Sekiranya itu tidak bisa dilakukan dengan baik, ya jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika Presiden mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle. Dan reshuffle ini tidak menunjukkan kepada partai tertentu," kata Hasto.