Kapten Pasukan Bela Diri Maritim Jepang Dipecat Terkait Kebocoran Rahasia Negara, Termasuk Data Intelijen Amerika Serikat

JAKARTA - Intelijen yang dikumpulkan oleh pasukan Amerika Serikat, diyakini terkait dengan pergerakan militer asing, termasuk dalam rahasia negara yang dibocorkan oleh kapten Pasukan Bela Diri Maritim (MSDF) Jepang yang baru-baru ini dipecat, kata sumber pemerintah Selasa.

Pengungkapan bahwa kapten memberikan informasi rahasia kepada pensiunan laksamana MSDF telah menuai kritik dari Amerika Serikat atas manajemen informasi yang lemah oleh Pasukan Bela Diri, menyebabkan kekhawatiran dalam Pemerintah Jepang tentang kerja sama kedua negara di masa depan, kata sumber tersebut, dilansir dari Kyodo News 28 Desember.

Pada Maret 2020, Takashi Inoue (55) mengungkapkan informasi rahasia mengenai "situasi seputar Jepang" serta operasi dan pelatihan pasukan MSDF, menurut Kementerian Pertahanan.

Kementerian mengatakan, seorang mantan laksamana meminta unit MSDF yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis informasi pada Januari 2020, untuk memberi pengarahan kepadanya tentang keadaan keamanan terbaru, tetapi tidak menuntut agar informasi rahasia diungkapkan.

Meskipun tidak ada bukti informasi yang disampaikan kepada orang lain melalui mantan laksamana, ada kekhawatiran bahwa insiden tersebut dapat berdampak pada penyediaan informasi di masa depan dari Amerika Serikat, yang intelijennya memainkan peran integral dalam operasi unit SDF, terang sumber itu.

Pada konferensi pers Hari Senin, Laksamana Ryo Sakai, kepala staf MSDF meminta maaf atas insiden tersebut, berjanji untuk "berusaha memulihkan kepercayaan publik dan negara lain terhadap MSDF.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada menggemakan sentimen pada konferensi pers Selasa, mengatakan kebocoran itu "merusak kepercayaan publik dan sangat disesalkan.

"Kami menangani masalah ini dengan sangat serius dan akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kepercayaan," ujarnya.

Mengenai langkah-langkah pencegahan yang akan disusun pada akhir Maret, Menhan Hamada menekankan perlunya "mengambil langkah-langkah drastis, sehingga diketahui di seluruh Kementerian Pertahanan," menambahkan bahwa aturan yang lebih ketat mengenai interaksi antara personel aktif dan non-aktif "ditambahkan."

Diketahui, Kementerian Pertahanan Jepang memecat Inoue pada Hari Senin, atas dugaan pembocoran rahasia negara kepada seseorang tanpa izin keamanan, menjadikannya kasus pertama dari undang-undang kerahasiaan yang diberlakukan sejak diberlakukan pada tahun 2014.

Unit investigasi kriminal Pasukan Bela Diri merujuk kapten Inoue ke jaksa, karena diduga memberikan informasi rahasia kepada mantan laksamana MSDF yang telah pensiun dari kepolisian, menurut kementerian.

Dia mengakui tuduhan itu benar, tetapi belum ada bukti bahwa informasi itu disampaikan kepada orang lain melalui mantan laksamana itu, kata sumber-sumber pemerintah.

Informasi terkait kinerja alutsista MSDF atau kemampuan pasukan Jepang tidak termasuk di antara rahasia yang bocor, kata pejabat kementerian kepada wartawan.

Adapun alasan di balik permintaan itu, mantan laksamana itu menjelaskan bahwa dirinya sering memberikan pidato publik sehingga perlu diberi tahu tentang situasi terkini, menurut pejabat.

Mantan laksamana itu mengatakan kepada Kyodo News, dia tidak pernah meminta rahasia negara dan "tidak tahu bagian mana yang merupakan rahasia negara."

Sumber itu juga mengatakan badan investigasi SDF akan menyelidiki Mantan Kepala Staf MSDF Hiroshi Yamamura sehubungan dengan kebocoran informasi oleh Inoue, salah satu bawahannya saat itu.

Laksamana Yamamura memimpin MSDF dari April 2019 hingga Maret tahun ini, ketika dia pensiun sebagai petugas MSDF.

Di bawah undang-undang kerahasiaan, pegawai negeri dan lainnya yang mengungkapkan informasi sensitif yang ditetapkan sebagai rahasia negara, seperti yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri, pertahanan, kontraterorisme, dan kontraspionase, dapat menghadapi hukuman 10 tahun penjara.

Undang-undang mewajibkan izin keamanan bagi siapa pun yang menangani informasi yang dianggap sebagai rahasia negara.