PKB Tak Mau Kemungkinan Reshuffle yang Disebut Jokowi Dikaitkan dengan Usulan Cak Imin
JAKARTA - Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda merespons kemungkinan Reshuffle Kabinet yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Huda tak mau pernyataan Jokowi dikaitkan dengan usulan Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait peleburan Kementan ke Kemendes PDTT.
"Sebenarnya konteksnya beda. Gus Muhaimin ngomong di depan relawan desa, dan persoalan desa kan kompleks banget. Tapi secara demografis dan geografis urusan pertanian itu sebenarnya memang melekat dengan urusan desa. Karena itu enggak ada salahnya kira-kira ke depan Kementan jadi tugas dan fungsi dari Kemendes PDTT," ujar Syaiful Huda saat ditemui di Pancoran, Jakarta, Jumat, 23 Desember.
"Tapi enggak ada kaitannya sih (dengan kemungkinan reshuffle yang disebut Jokowi)," tambahnya.
Ketua Komisi X DPR itu pun membantah ada masalah politik yang melandasi usulan Kementan dilebur menjadi kemendes PDTT.
Diketahui, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo merupakan menteri dari NasDem. Saat ini, NasDem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang dianggap sebagai oposisi.
"Enggak ada (masalah politik). Cuman pentingnya ya ngurus desa jangan dipecah-pecah tapi integrasi semuanya," kata Huda.
Soal menteri PKB aman atau tidak dalam reshuffle kabinet ke depan, Huda menilai hal itu merupakan hal prerogatif presiden sepenuhnya. Sebab kata dia, kapan pun presiden bisa mengganti menteri-menterinya.
"Kita serahkan ke pak presiden. Tapi kapanpun presiden bisa ganti. Karena kapanpun presiden bisa nilai urgensinya dan punya hak," kata Huda.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Hal ini diungkapkan saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta, Rabu, 21 Desember, malam.
"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Desember.
Sementara baru-baru ini, Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan saat menanggapi hasil survei Charta Politika terkait pandangan masyarakat terkait reshuffle.
Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Baca juga:
- KPK Berpeluang Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus Bupati Mamberamo Tengah
- Presenter TV Brigita Manohara Rupanya Terima Uang dari Bupati Mamberamo Tengah Papua, Janji Bakal Kembalikan ke KPK
- Aliran Uang di Kasus Bupati Mamberamo Tengah Terus Ditelisik KPK
- Ingatkan Bahaya Ruang Digital, Jokowi Ingin Indonesia Bisa Ciptakan Banyak Konten Kreator Mendidik
"Mungkin," kata Jokowi menjawab pertanyaan terkait kemungkinan reshuffle, Jumat, 23 Desember.
Namun Jokowi tak mengungkapkan kapan dirinya akan melakukan perombakan jajaran pejabat negara pada Kabinet Indonesia Maju tersebut.
"Ya, nanti," ucap dia.