Tahun Depan Lemhannas Kaji Eskalasi Kekerasan di Papua, Gubernur Andi: Semoga Bisa Bantu Pemerintah Cari Solusi
JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akan mulai mengkaji Papua pada tahun 2023 setelah daerah otonomi baru (DOB).
"Akan dimulai tahun depan untuk kajian Papua. Terutama terkait dengan daerah otonomi baru (DOB)," kata Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, Jakarta, Rabu 21 Desember.
Lemhannas akan mengkaji kesiapan DOB di Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mengikuti Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.
"Itu nanti akan menjadi kajian khusus Papua," ucap dia seperti dikutip dari Antara.
Selain soal DOB di Papua, kata Andi, Lemhannas akan melakukan kajian khusus terkait eskalasi kekerasan di Papua. Lemhannas akan mulai mengkaji dari symptom atau gejala kekerasan terlebih dahulu.
"Baru kemudian bergerak untuk mencari akar strukturalnya di Papua, apakah akar strukturalnya ditemukan di faktor sejarah, faktor identitas atau misalnya faktor distribusi kesejahteraan," katanya.
Lemhannas sadar betul kalau Papua merupakan masalah kompleks dan tidak bisa disederhanakan sehingga dalam kajian lembaganya akan dilakukan secara lintas level.
"Diharapkan kajian-kajian kami pada 2023 tentang Papua bisa membantu pemerintah menemukan solusi yang lebih komprehensif tentang ekonomi dan politik di Papua," tuturnya.
Baca juga:
- Wapres Minta Aparat Lindungi Masyarakat dari Tindakan Anarkis KKB di Papua
- KPU Lakukan Perubahan PKPU, Kini 4 DOB di Papua Sudah Bisa Calonkan Anggota DPD RI Pemilu 2024
- KPU Minta Jokowi Terbitkan Perppu Sebelum 14 Desember Agar DOB Papua Bisa Masuk Pemilu 2024
- Presiden Zelensky Kunjungi Washington, Amerika Serikat Bakal Kucurkan Tambahan Bantuan Militer Rp31 Triliun
Andi menjelaskan Papua menjadi salah satu fokus kajian strategis yang dilakukan Lemhannas RI di samping lima topik lainnya, yakni konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Keenam adalah Papua, ketujuh adalah krisis, dan kedelapan adalah geopolitik," kata Andi.