Ekonom Prediksi Persoalan Stabilitas Pangan Jadi Jualan Para Capres untuk Pemilu 2024
JAKARTA - Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2023. Kestabilan harga pangan dan pupuk diprediksi menjadi salah satu janji utama yang muncul dalam kampanye para calon presiden dan wakil presiden menjelang Pemilu 2024.
Sebab, stabilitas pangan akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian dan dapur masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, dalam Webinar "Momentum Konsolidasi Ekonomi & Politik" Business Challenges 2023 Secara daring, Kamis, 15 Desember.
Bhima mengatakan masalah stabilitas harga pangan memang selalu menjadi bahan kampanye pada tahun politik.
Namun, pada 2023 dan 2024 nanti, kondisinya akan berbeda karena adanya ancaman pasokan dan inflasi pangan secara global, sehingga tantangannya akan sangat besar.
Menurutnya, para calon peserta pemilu mesti menyadari bahwa efek stabilitas pangan akan berpengaruh terhadap posisinya dalam kontestasi pesta politik 2024 mendatang. Salah satu jualan yang akan muncul adalah terkait populisme perlu tidaknya impor pangan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri.
"Semua (peserta pemilu) harus bisa menjaga stabilitas harga pangan sebelum pemilu, termasuk pupuk, karena di berbagai negara sekarang mulai ada ancaman krisis pangan dan kelangkaan pupuk, itu juga kalau inflasi terlalu tinggi, biaya politiknya akan jauh lebih mahal," kata Bhima dikutip Jumat, 16 Desember.
Baca juga:
- Bank Indonesia Luncurkan Aplikasi B’Pung Petani untuk Kendalikan Inflasi di Bali dan Nusa Tenggara
- Jelang Natal dan Tahun Baru, Mendag Zulhas Pastikan Stok Bahan Pokok Aman dan Harga Stabil
- Satgas Pangan Polri Bantu Pemda Kendalikan Harga Pangan Cegah Inflasi
- Kepala BKF Febrio Kacaribu: Inflasi November Lebih Rendah dari Perkiraan, Bukti Stabilitas Terus Terjaga
Ia mengatakan bahwa janji peserta pemilu terkait hal-hal populis, seperti janji akan menjaga harga pangan dan mendorong subsidi pupuk sebenarnya sah-sah saja, meskipun para kandidat harus memastikan bahwa ketika mereka terpilih, nantinya tetap akan melanjutkan komitmen kebijakan itu untuk menjaga masyarakat.
"Sebenarnya menyeimbangkan populisme untuk meraih suara jangka pendek dengan yang memang betul-betul ada kaitan dalam ketahanan jangka panjang," ujar Bhima.
Dia bahkan menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah mampu memastikan stabilitas harga pangan.
"Selain baik bagi perekonomian dan masyarakat, hal itu pun akan mendorong pelaksanaan pemilu yang lebih lancar," tandasnya.