Menkeu Sri Mulyani Sebut Korupsi sebagai Biang Keladi Sebuah Negara Tak Bisa Maju
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tindakan korupsi merupakan salah satu faktor sebuah negara berada dalam kondisi middle income trap sehingga terhambat untuk menjadi negara maju.
"Salah satu elemen paling penting middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 13 November.
Sri Mulyani menuturkan salah satu elemen tak kalah penting bagi sebuah negara yang terperangkap dalam status middle income trap adalah karena tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut.
Korupsi semakin memperparah suatu negara terperangkap dalam status middle income trap karena memberi beban lebih, kata dia, selain masalah terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan.
Ia menjelaskan tindakan korupsi akan selalu menggerogoti setiap upaya kemajuan yang sudah dicapai oleh suatu negara sehingga negara tersebut sangat sulit untuk menjadi maju dan lebih baik.
Selain itu, lanjutnya, korupsi juga menciptakan kesenjangan yakni adanya sekelompok orang super kaya menguasai politik dan ekonomi, hingga menetapkan kebijakan dari sisi sosial padahal mayoritas masyarakat di sekitarnya banyak yang menghadapi kemiskinan.
Sri Mulyani bercerita setelah ia mengunjungi lebih dari 100 negara di dunia dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pun mendapat perspektif mengenai tata kelola, korupsi dan institusional arrangement yang memang sangat menentukan kemajuan suatu negara.
Baca juga:
- Prediksi IHSG 2023 di Level 7.880, Mirae Sekuritas: Ditopang Sektor Consumer non-Cyclical dan Financial
- Sektor Investasi Dinilai Jadi Satu-satunya Harapan Pemerintah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Ancaman Krisis Global
- 235 Usaha Besar dan 421 UMKM Catat Kerja Sama Rp4,46 Triliun, Kementerian Investasi Rilis Fitur Kemitraan OSS
- Kurangi Impor LPG, Pertamina Genjot Produksi Kilang Badak Bontang hingga 780.000 MT
Menurutnya, jika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.
Oleh sebab itu Sri Mulyani menegaskan gerakan anti korupsi harus terus digaungkan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, agar kesejahteraan masyarakat yang adil dapat terwujud.
"Kita sebenarnya dalam perang menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap," tegas Sri Mulyani.