Antisipasi Dampak Resesi, Erick Thohir Siapkan Skema Penugasan BUMN untuk Serap Hasil Petani: Himpunan Bank Negara Ikut Dilibatkan
JAKARTA - Pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan penting untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi di tahun depan. Salah satunya adalah melindungi petani yang panennya terancam gagal terserap maksimal oleh pasar.
Atas kebijakan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi dampak resesi, utamanya di kalangan masyarakat kecil. Sebagai tindak lanjut, kata Erick, dirinya bergerak cepat untuk mengimplementasikan program perlindungan bagi petani.
Kata Erick, program yang disiapkan pihaknya adalah perusahaan pelat merah menjadi off taker atau penyerap produksi petani saat panen.
"Tadikan bicara mengenai resesi pangan yang harus diantisipasi karena itu kami dari BUMN mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan bapak Presiden bagaimana BUMN menjadi off taker," katanya dalam keterangan, Rabu, 7 Desember.
Erick menjelaskan pihaknya saat ini sedang membuat skema penugasan pada sejumlah BUMN yang terlibat menyerap produksi petani.
Baca juga:
- Antisipasi Krisis 2023, Erick Thohir Sebut BUMN Butuh Dana Besar
- Tol Trans Sumatera Belum Tersambung sampai Aceh, Kementerian BUMN: Pembangunan Terhambat COVID-19
- Direktur Operasional Jadi Tersangka Korupsi, Waskita Karya Diminta Kementerian BUMN Segera Cari Gantinya Melalui RUPSLB
- Bangun Jalan Tol Trans Sumatera, BUMN Bakal Dapat Kucuran Dana PMN di 2023
Tak hanya BUMN selaku penyerap bahan pokok, sambung Erick, melainkan juga himpunan bank milik negara yang akan terlibat dalam program perlindungan bagi petani.
"Saya mengusulkan pendanaan disimpan di Himbara tak langsung di BUMN-nya. Disimpan di Himbara dengan bunga yang rendah. Supaya saat kita mau beli urusan petani tidak mahal lagi biayanya," ujarnya.
Kebijakan penyerapan produksi petani ini, kata Erick, akan sangat penting bagi perekonomian mikro maupun makro. Selain akan menjamin kelangsungan perekonomian para petani, kebijakan ini diyakini akan menghasilkan efek multiplier bagi seluruh rantai pasok pangan nasional.
"Karena ini kan benar-benar ekonomi yang berputar. (Kebijakan) ini yang sedang kita petakan," tuturnya.