Duh, Wondama Papua Barat Kekurangan 313 Guru dari SD Hingga SMP
PAPUA BARAT - Kabupaten Teluk Wondama di Papua Barat kekurangan tenaga pendidik sebanyak 313 guru untuk mengisi kekosongan di lingkup pendidikan jenjang SD dan SMP.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten (DPPOK) Teluk Wondama, Jonatan Sembiring mengatakan jumlah kekurangan tenaga pengajar itu belum termasuk kebutuhan guru untuk jenjang SMA atau SMK yang rencananya akan dikembalikan pengelolaannya oleh Pemprov Papua Barat ke ke kabupaten atau kota mulai tahun depan.
"Artinya semua sekolah di Kabupaten Teluk Wondama rata-rata kekurangan tiga sampai empat orang guru dari standar yang sudah ditetapkan," kata Sembiring di Papua Barat, dikutip dari Antara, Jumat 11 November.
Sembiring menegaskan, Pemkab Teluk Wondama tidak tinggal diam atau membiarkan kondisi itu terus berlanjut.
Ada beberapa alternatif yang telah dibuat untuk bisa mengatasi persoalan kekurangan guru dalam waktu relatif cepat, salah satunya mendatangkan tenaga guru dari luar daerah.
Namun, belajar dari pengalaman sebelumnya, hal itu juga ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan itu.
Baca juga:
- Pengumuman Tersangka Kasus Suap Penanganan Perkara di MA Tunggu Kecukupan Bukti
- Gladi Pengamanan, Korlantas Rekayasa Lalin di Kawasan Terkait KTT G20 Bali Hari Ini
- Kasus HAM Paniai, Komnas HAM Minta Hakim Periksa Lebih Dalam Mantan Wakapolri dan Pangdam XVII/Cenderawasih
- Sembari Dalami Unsur Kelalaian, Bareskrim Usut Pemasok Bahan Tambahan Obat di Kasus Gagal Ginjal Akut
Sembiring menjelaskan, Pemkab Teluk Wondama dalam periode pemerintahan sebelumnya pernah mendatangkan guru dari sejumlah daerah di luar Papua, di antaranya dari Brebes, Jawa Tengah dan Masohi di Provinsi Maluku.
Sayangnya, para guru dari luar daerah itu ternyata tidak bertahan lama di Wondama.
Mereka memilih kembali ke tempat asalnya setelah resmi diangkat menjadi PNS.
Beberapa diantaranya bahkan telah mendapatkan sertifikasi yang seluruhnya dibiayai dengan APBD Kabupaten Teluk Wondama.
"Karena mereka hanya datang untuk dapat NIP dan mengurus sertifikasi dan setelah itu mereka pulang ke kampung halaman asal sehingga kekurangan guru ini masih terjadi sampai saat ini," ucap Sembiring.
Belajar dari pengalaman tersebut, menurut dia, kebijakan yang ditempuh Pemkab Teluk Wondama saat ini adalah melakukan kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi di Papua Barat untuk menyekolahkan putera-puteri Wondama yang siap menjadi guru.
Perguruan tinggi dimaksud, yaitu Universitas Muhamadiyah (Unimuda) Sorong, dimana sebanyak 400 mahasiswa-mahasiswi asal Teluk Wondama saat ini sedang menuntut ilmu untuk menjadi guru.
Kerja sama itu menghabiskan anggaran daerah yang tidak sedikit yakni mencapai lebih dari Rp28 miliar.
"Tujuannya untuk menyiapkan SDM di Teluk Wondama, putera-puteri Wondama untuk mengisi kekurangan guru yang ada saat ini. Jadi Pemda tidak tinggal diam. Kebijakan itu walaupun itu mahal tapi Pemda harus lakukan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru," kata mantan Kepala SMAN 01 Wondama itu.
Selain masalah kekurangan guru, hal lain yang cukup mengganggu upaya peningkatan kualitas pendidikan di Teluk Wondama yaitu ketersediaan sarana prasarana (sarpras) pendidikan yang belum memadai alias masih sangat terbatas.