Kasus HAM Paniai, Komnas HAM Minta Hakim Periksa Lebih Dalam Mantan Wakapolri dan Pangdam XVII/Cenderawasih

JAKARTA - Sidang kasus pelanggaran HAM berat Paniai masih berlanjut. Agenda terakhir sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar itu pemeriksaan saksi-saksi.

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin menilai masih ada yang perlu didalami dari saksi yang telah diperiksa dalam sidang.

Dia bilang mantan Wakapolri Komjen (Purn) Ari Dono Sukamto saat tragedi Paniai menjabat Kabareskrim dan mantan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI (Purn) Fransen G Siahaan, harusnya diperiksa lebih dalam oleh hakim.

"Kalau hakim jeli, mestinya dua saksi ini diperiksa lebih dalam," kata dia di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis 10 November.

Amiruddin mengatakan, pemeriksaan lebih dalam itu dalam konteks tanggung jawab komando. Sebab, dakwaan kasus dugaan pelanggaran HAM berat itu ialah soal tanggung jawab komando.

Dia menyebutkan dalam dakwaan jaksa menyebutkan terdakwa IS tidak mencegah anggota Koramil sehingga terjadi tragedi yang menewaskan empat warga sipil serta 21 lainnya luka-luka.

"Kalau begitu konstruksinya ya kita tidak bisa lihat kelengkapan dari peristiwa ini," ujarnya.

Ia mengatakan pada saat itu, Ari Dono Sukamto adalah Ketua Tim Investigasi Gabungan TNI Polri yang dibentuk oleh Menko Polhukam dalam mengusut kasus Paniai.

Dalam konteks itu, sejak 2014 investigasi dilakukan, barulah 2018 Komnas HAM akhirnya melakukan penyelidikan. Artinya, sambung dia, selama kurun waktu empat tahun tidak ada kejelasan dari investigasi kasus Paniai.

"Saya tidak mau menduga. Faktanya pernah dibentuk tim gabungan untuk menginvestigasi," ujarnya.

Menurut dia, hakim harusnya meminta laporan investigasi tersebut dan membukanya di persidangan. Komnas HAM sendiri hingga kini tidak mengetahui isi dari laporan tim investigasi gabungan itu.