Belum Dapat Kepastian Peta Jalan Pendidikan, Komisi X Minta Guru Demo ke Kemendikbudristek Bukan ke DPR

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah meminta guru dan tenaga pendidikan untuk melakukan demonstrasi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait permasalahannya, seperti soal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bukan ke DPR. 

Awalnya, Ferdiansyah meminta kepastian peta jalan pendidikan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan Indonesia. Hal ini dikatakannya saat rapat dengar pendapat dengan Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di ruang Komisi X DPR, Kamis, 3 November.  

“Perlu dibuat peta jalan dan alur yang pasti dengan waktunya. Jadi apa yang digundahgulanakan teman teman jadi bisa langsung terjawab. Sebenarnya, Komisi X sudah rapat lebih dari 22 kali tentang berbagai permasalahan di dunia pendidikan, baik dengan perwakilan guru, Pemda, maupun dengan pemerintah pusat. Harusnya sekarang bukan lagi membahas teknis. Namun perlu sebuah kepastian," ujar Ferdiansyah. 

Ferdiansyah menegaskan, perlunya dibuat peta jalan pendidikan untuk menyelesaikan masalah yang sudah diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengenai satu juta PPPK. Di mana di setiap kesempatan, kata dia, selalu dikatakan macet dan ada kendala di sana-sini.

Ferdy juga meminta penjelasan terkait dampak dari rekruitmen satu juta PPPK terhadap dunia persekolahan. Karena menurutnya, jika dihitung cepat, dari 3,1 juta guru yang disampaikan oleh kemendikbudristek, ada 1 juta yang sudah lulus PPPK (termasuk guru dari swasta). 

"Artinya, ada sepertiga guru di Indonesia yang mengalami migrasi atau perpindahan, termasuk guru swasta ke guru negeri," katanya. 

Ferdy menilai, hal itu nantinya akan mempengaruhi berbagai program-program prioritas nasional yang tengah dijalankan sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo membentuk SDM (sumber daya manusia) unggul. Seperti Program prioritas guru penggerak dan sekolah penggerak dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta perubahan kurikulum. 

"Dengan berbagai permasalah tersebut, politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai perlu peta jalan pendidikan," tegas Ferdy. 

Legislator Dapil Jawa Barat itu lantas menyinggung soal permintaan bantuan Plt Dirjen GTK kepada Komisi X terkait permasalahan tersebut. Menurut Ferdy, apa yang mesti dibantu sedangkan Komisi X belum mendapat peta jalan pendidikan. 

"Terkait dengan pernyataan Plt, Mbak Nunuk, minta bantuan Komisi X. Buat apa kalau tidak punya kejelasan. Kami bahannya apa ke daerah, karena tidak ada kepastian tentang penyelesaian masalah. Kemendikbud Ristek tidak kasih bahan dan turun ke bawah. Terus minta tolong, gimana minta tolongnya mba Nunuk? Caranya gimana? Nggak ngasih bahan, enggak ngajak tapi minta disosialisasikan, enak banget. Anda yang punya masalah kok kita yang dimintain tolong," kata Ferdy. 

Ferdy pun lantas meminta guru-guru agar tidak lagi berdemo ke DPR untuk menyuarakan aspirasi namun langsung ke Kemendikbud Ristek yang merupakan leading sektor. Pasalnya, Komisi X DPR sudah memperjuangkan keinginan para guru untuk disampaikan ke Kemendikbudristek. 

"Karena itu, saya langsung saja kepada guru-guru, mulai sekarang kalau mau demo, demonya ke Dikbud jangan ke Komisi X DPR. Karena prinsip di Komisi X sudah selesai, apa yang kita sampaikan sudah berpuluh puluh kali rapat dan leading sektornya ada di Kemendikbudristek, bukan Komisi X," kata Ferdy. 

"Justru akibat Komisi X melakukan intervensi banyak hal terselesaikan. Bayangkan kalau tidak ada Komisi X saya yakin masalah yang ada belum banyak terselesaikan. Oleh karena itu, perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti termasuk alur, dan itu resmi dikeluarkan Kemendikbud Ristek yang menjadi leading sektor," pungkas Ferdiansyah.