Diusulkan PKS jadi Pasangan Anies Baswedan, Pengamat Nilai Aher 'Miskin' Elektabilitas
JAKARTA - DPP PKS mengusulkan nama Wakil Ketua Majelis Syuro, Ahmad Heryawan sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan. PKS selanjutnya akan menyodorkan nama Aher kepada calon parpol koalisi, NasDem dan Demokrat.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai usulan PKS nampaknya tidak sesuai dengan tiga kriteria yang diajukan Anies Baswedan. Di mana, Anies ingin cawapresnya mampu berkontribusi memenangkan pemilu, memperkuat stabilitas politik, dan mampu membantu menjalankan pemerintahan.
Dari tiga kriteria itu, lanjut Jamiluddin, ada dua kriteria yang sulit dipenuhi Ahmad Heryawan. Pertama, Aher belum memiliki elektabilitas.
"Setidaknya belum ada lembaga survei yang memunculkan elektabilitas Ahmad Heryawan. Tingkat keterpilihan Aher sangat rendah, ini akan menyulitkannya untuk berkontribusi memenangkan pilpres," ujar Jamiluddin di Jakarta, Selasa, 25 Oktober.
Kedua, Aher juga sulit untuk memperkuat stabilitas politik. Sebab, ia dan Anies sama-sama dari kelompok agama.
"Jadi, kalau Anies dan Ahmad Heryawan berpasangan, maka ketertarikan dari nasionalis tidak terakomodir. Hal itu akan berpengaruh pada stabilitas politik," katanya.
Karena itu, menurut Jamiluddin, cawapresnya Anies sebaiknya berlatar belakang nasionalis dan militer. Dengan begitu, maka peluang memperkuat stabilitas politik akan lebih besar.
Baca juga:
- PKS Ingin Aher Cawapresnya Anies, Demokrat Terbuka Semua Usulan: Tujuan Akhir Koalisi Perubahan Kemenangan Pilpres 2024
- PKS Akan Sodorkan Nama Aher ke NasDem dan Demokrat untuk Dampingi Anies Baswedan
- PKS Akan Sodorkan Nama Aher ke NasDem dan Demokrat untuk Dampingi Anies Baswedan
- Kemenkes Surveilans Serentak Atasi Gagal Ginjal Akut Anak
"Sementara untuk membantu menjalankan pemerintahan, tampaknya bukan masalah bagi Ahmad Heryawan. Sebab, ia pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Pengalaman tersebut kiranya dapat membantu untuk menjalankan pemerintahan," kata Jamiluddin.