Jepang Wajibkan Bus Pasang Perangkat Keselamatan Mulai April Mendatang Usai Kematian Balita
JAKARTA - Pemerintah Jepang pada Hari Rabu memutuskan untuk mewajibkan pemasangan perangkat keselamatan di sekitar 44.000 bus yang digunakan oleh taman kanak-kanak dan fasilitas penitipan anak secara nasional mulai April mendatang, setelah seorang balita ditinggalkan sendirian di dalam bus taman kanak-kanak dan meninggal karena sengatan panas.
Setiap taman kanak-kanak atau fasilitas penitipan anak yang ditemukan melanggar mandat baru, akan ditangguhkan operasionalnya. Manual untuk staf akan ditulis untuk memastikan anak-anak diawasi dengan aman.
Guna mendorong implementasi yang cepat, pemerintah bertujuan untuk mensubsidi 90 persen dari biaya pemasangan perangkat keselamatan, hingga maksimum 200.000 yen (1.400 dolar as) per bus. Pendanaan untuk subsidi akan berasal dari anggaran tambahan baru yang rencananya akan diajukan pemerintah ke parlemen akhir tahun ini.
Untuk jangka waktu satu tahun, setelah perangkat keselamatan diamanatkan, pemerintah akan mengizinkan fasilitas untuk mengambil langkah-langkah alternatif sebagai jeda, seperti melampirkan grafik inspeksi ke bus.
Keputusan tersebut, yang dibuat pada pertemuan kementerian dan lembaga terkait, muncul sebagai tanggapan atas kematian seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Prefektur Shizuoka bulan lalu. Ia meninggal karena sengatan panas setelah ditinggalkan di dalam van taman kanak-kanak selama beberapa jam.
Baca juga:
- Wabah Ebola Uganda: Ibu Kota Kampala Catat Kematian Pertama
- Warga Sempat Lakukan Pembelian Panik dan Penimbunan, Otoritas Shanghai Pastikan Pasokan dan Kualitas Air Aman
- FSB Tangkap Delapan Orang Terkait Ledakan Jembatan Krimea: Mayoritas Warga Rusia, Tuding Diorganisir Kepala Intelijen Ukraina
- Pengadilan Myanmar Kembali Jatuhkan Hukuman Penjara Terhadap Aung San Suu Kyi, Kali Ini Dituduh Menerima Suap
"Kami akan mendesak fasilitas untuk memiliki sistem keselamatan yang dipasang pada akhir Juni mendatang, untuk menghindari penundaan yang tidak perlu," ujar Masanobu Ogura, menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak, seperti melansir Kyodo News 12 Oktober.