Ketua DPR Harap TNI Makin Kompak dalam Bertugas
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin kompak dalam bertugas di hari jadi ke-77 tahun.
"Dalam menegakkan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, seluruh prajurit TNI harus kompak. Tri Dharma Eka Karma," katanya dalam keterangan tertulis dilansir ANTARA, Rabu, 5 Oktober.
Puan Maharani pun ikut menghadiri upacara peringatan HUT Ke-77 TNI di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Atas nama DPR RI, dia mengucapkan selamat memperingati HUT Ke-77 bagi seluruh prajurit TNI. "Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara," ucapnya.
Puan berpesan agar TNI bisa meningkat soliditaritas dan keharmonisan di tubuh TNI mutlak diperlukan. Harapannya, semua prajurit dapat bekerja dengan baik sebagai satuan keamanan dan penjaga kedaulatan negara.
"Pimpinan TNI juga harus kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional. Hal ini penting mengingat mulai memanas-nya politik nasional," ujarnya.
Puan juga mengingatkan agar TNI selalu netral. Apalagi, kata dia, Indonesia sudah menghadapi tahun-tahun politik jelang Pemilu 2024.
"TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua prajurit TNI harus bekerja dengan profesional," katanya menegaskan.
Puan juga mengapresiasi para prajurit TNI yang telah memberikan pengabdian terbaiknya dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan bangsa dan negara. Khususnya selama pandemi COVID-19, TNI menjadi salah satu garda terdepan dalam memberi bantuan untuk rakyat.
"Saya tahu betul banyak prajurit yang masuk ke pelosok-pelosok desa untuk memberi bantuan kepada rakyat," ujarnya.
Selain itu, prajurit TNI juga senantiasa membantu Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk ikut berpartisipasi atas kesuksesan program vaksinasi di tengah tugas-tugas pokoknya.
Baca juga:
Meski begitu, Puan menilai hal tersebut belum diikuti oleh pemenuhan kesejahteraan bagi prajurit. Padahal, tingkat kepuasan publik terhadap kerja TNI cukup tinggi.
"DPR berharap Pemerintah meningkatkan upaya dalam memenuhi kesejahteraan prajurit, baik dari tunjangan kinerja (tukin) atau tempat hidup yang layak bagi prajurit," harap Puan.
Data Kementerian Pertahanan menyebutkan, hingga kini TNI masih kekurangan 237.735 unit rumah dinas atau 51,7 persen dari kebutuhan 459.514 unit rumah dinas. Sementara itu, berdasarkan Pasal 50 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit berhak mendapatkan kebutuhan dasar, termasuk perumahan.
Belum idealnya pemenuhan rumah dinas cukup membebani prajurit tamtama dan bintara yang umumnya bergaji antara Rp3,5 sampai Rp 6juta per bulan. Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar prajurit tersebut.
"Jangan biarkan abdi-abdi negara terbaik kita kesulitan memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga. Prajurit TNI rela mengorbankan nyawa mereka demi tumpah darah Indonesia. Tugas Negara untuk memenuhi kebutuhan mereka," kata Puan menegaskan.