Menkominfo: Pembangunan Ekosistem Digital Indonesia Harus Inklusif
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memastikan pembangunan ekosistem digital di Indonesia harus inklusif bagi semua warga negara Indonesia. Tak terkecuali masyarakat disabilitas di pelosok daerah di Indonesia.
"Pemerintah meyakini bahwa transformasi digital bukan hanya bentuk fisik dari infrastruktur digital, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa menjadi peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis," kata Menteri Johnny dalam pembukaan Kompetisi TIK Secara Daring bagi Disabilitas Tingkat Nasional, Jumat, 27 November.
Ia melanjutkan, Kompetisi TIK Secara Daring bagi Disabilitas Tingkat Nasional ini merupakan upaya Kementerian Kominfo dan BAKTI untuk memperluas kesempatan dan mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif di Indonesia.
"Terdapat ruang luas untuk memastikan akses digital yang setara untuk teman-teman difabel, agar mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka," kata Johnny menambahkan.
Baca juga:
Sebelumnya, Kementerian Kominfo sudah melakukan dua kali pelatihan pada tahun 2016 dan 2017 dengan masing-masing 500 peserta. Menkominfo menyebut, banyak peserta yang berasal dari daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
"Ini menunjukkan keterlibatan teknologi yang bisa menjawab tantangan dan sebagai alat penyetaraan," kata Menkominfo.
Ia pun menyebutkan bahwa Kominfo sedang finalisasi Roadmap Digital 2024. Inisiatifnya adalah meningkatkan aksesibilitas TIK, peluang tingkatkan kualitas difabel di layanan pendidikan, kesehatan, serta partisipasi luas di bidan ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan.
"Ini adalah wadah untuk mengembangkan digital talent yang mampu bersaing di masa kini dan depan, sehingga mampu mendorong perwujudan masyarakat digital Indonesia yang adil dan bermartabat," kata Menkominfo.
"Dan harapannya teman-teman difabel agar diikutsertakan sebagai bagian integral dan komponen berbangsa kita. Solidaritas bangsa dalam menjamin transformasi digital yang inklusif di Indonesia," ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah melalui kementeriannya berkomitmen untuk memperkuat konektivitas internet di berbagai penjuru Nusantara.
Mulai dari pembangunan BTS di 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani sinyal 4G paling lambat tahun 2022, hingga meletakkan satelit besar yang multifungsi untuk mendukung 150 ribu titik layanan publik yang belum terlayani, terutama untuk pendidikan, kesehatan, pemerintah desa, dan layanan publik lainnya.