Simpatisan Partai Demokrat dan PDIP Saling Gunjing di Twitter: Rakyat Bertengkar, Elite Partai Tambah Populer

JAKARTA - Perseteruan politik antara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus memanas. Berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Rapimnas di Jakarta, Jumat (16/9). AHY menyebut Jokowi hanya meresmikan proyek infrastruktur yang sebelumnya memang sudah dijalankan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Banyak sekali proyek-proyek kami menyeluruh dan tidak sering kali dipublikasi. Ada yang mengatakan misal, zaman dulu enggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak,” kata AHY.

Tak hanya AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan ayah AHY pun menyampaikan pernyataan politik yang menohok pada momen sama. SBY menuding bakal ada kecurangan pada Pemilu 2024. Konon, kata SBY, Pilpres 2024 hanya boleh diikuti oleh 2 pasangan saja.

Keesokan harinya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto langsung menanggapi. Hasto membantah dan mengingatkan SBY agar lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan politik. Dia pun membandingkan catatan politik ketika SBY berkuasa dengan era PDIP saat ini.

“Mohon maaf Pak SBY tidak bijak dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/9).

Pernyataan para tokoh politik tersebut menjadi bahan pergunjingan di ranah media sosial. Tagar-tagar seperti 2024SingkirkanPDIP, AHY Pemimpin Berprestasi, Kertajati, hingga Hambalang dan AHYasalBicara bermunculan. Bahkan, bergantian masuk 10 trending topic twitter paling tidak dalam tiga hari terakhir, dari 17-19 September 2022.

Tagar 2024SingkirkanPDIP, sesuai namanya berisi cuitan yang menginginkan PDIP tidak lagi berkuasa.

“Siapapun calon dari PDIP TENGGELAMKAN…!!!,” kicau @Target_Twity sebagai caption dari foto cover Majalah Tempo bertajuk ‘Ganjar Hilang, Puan Terbilang’, Minggu (18/9).

Akun @IbnoeAhmad4, Senin (19/9) mengunggah gambar kader PDIP Harun Masiku dengan keterangan, “The ruling party turned out to be just a malinger of all, acts of corruption dominated by the PDIP,... for this reason, in the 2024 Presidential Election, the people must unite not to vote for PDIP!”

Sementara, tagar AHYasalBicara mengomentari pernyataan AHY yang dinilai tanpa data dan cenderung seperti pepesan kosong.

“Minimal ngaca deh, dulu bangunan mangkrak, dananya dikorupsi orang partainya party party nikmati hasil korupsi. –suara bali-,” kicau @KangPochi, Sabtu (17/9).

@ANuzliani, Senin (19/9) pun mengakui pernyataan AHY semakin mencerminkan kualitasnya sebagai pemimpin Partai Demokrat. “Saya sangat senang karena AHY memperlihatkan kebobrokannya jadi masyarakat semakin tau kalau ketua Partai Demokrat itu seperti apa…”

Proyek Hambalang

Tak hanya menyoal pernyataan AHY, para simpatisan PDI Perjuangan pun mempergunjingkan proyek-proyek bermasalah yang terjadi pada era pemerintahan SBY, antara lain proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang atau yang dikenal dengan Proyek Hambalang.

Mendiang mantan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat versi KLB, Max Sopacua, pernah menyebutkan proyek inilah yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Sejumlah kader bahkan harus berurusan dengan KPK, beberapa di antaranya divonis sebagai terpidana korupsi Proyek Hambalang.

Dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012-2013, Proyek Hambalang diketahui telah merugikan negara hingga Rp706 miliar.

"Dari angkat total lost tersebut bisa diketahui berapa yang bisa diselamatkan untuk diteruskan pembangunannya," kata Ketua BPK, ketika itu, Harry Azhar di Kompleks Istana Kepresidenan pada 30 Maret 2016.

Proyek Hambalang dimulai pada era Menpora Andi Malarangeng dan mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp1,2 triliun. Proyek yang direncanakan selesai selama tiga tahun itu kemudian mangkrak.

Sejumlah nama tersangkut korupsi dalam proyek tersebut, antara lain, bekas Menpora Andi Mallarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras (perusahaan sub kontraktor) Mahfud Suroso, dan Anggota Badan Anggaran DPR RI Angelina Sondakh.

“Ingat Hambalang, ingat SBY. Dua nama ini tak bisa dipisahkan. Dunia bahkan tahu betapa suburnya KORUPSI di era SBY bahkan oleh kader partainya sendiri. Bila mereka marah2 saat membahas Hambalang, itu krn masa lalu yang MEMALUKAN. Mau negara ini MANGKRAK lagi? Saya sih OGAH,” kicau @Miduk17, Minggu (18/9).

Proyek Bandara Kertajati

Tak hanya Proyek Hambalang, Proyek Bandara Kertajati juga jadi pembahasan hangat di twitter. Para simpatisan Demokrat dan PDIP perang argumen.

Simpatisan PDIP menganggap, Bandara Kertajati merupakan proyek mangkrak dari pemerintahan SBY dan berhasil diselesaikan oleh Presiden Jokowi.

“Era Megawati ide pembangunan Bandara Kertajati 2003 digagas Kamar Dagang & Industri (Kadin) Jabar. Era SBY 2005, menentukan lokasi yg tepat, 2007 master plan, 2009 pembebasan lahan, 2013 mulai pembangunan menelan anggaran Rp2,6 T. Jd Bandara Kertajati proyek mangkraknya SBY,” tulis @alextham878, Senin (19/9).

Namun, lewat akun twitternya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan Bandara Kertajati merupakan proyek usulan dari Pemda Jabar yang ditolak SBY dan akhirnya disetujui dan dibangun Jokowi.

“Hasil training pembodohan seperti ini. Saya jelaskan lagi bhw Bandara Kertajati dulu diusulkan oleh Pemda Jabar tapi ditolak oleh Pemerintahan SBY tapi disetujui dan dibangun oleh Pemerintahan Jokowi. Jelas?” kicau Said Didu, Senin (19/9).

Saat ini, lanjut Said prosesnya mangkrak, “Pengertian mangkrak: 1)mangkrak fisik: tidak selesai secar fisik 2)mangkrak fungsi: tidak berfungsi sebagaimana yang direncakanan. Yang kedua disebut mubazzir.”

Pembangunan Bandara Kertajati sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Melansir Kompas.com, pada 2004, Pemprov Jabar mengajukan pembangunan bandara baru di luar Bandung kepada Menko Perekonomian. Meski sudah direncanakan, pembangunan tak kunjung terealisasi hingga 2015.

Pembangunan Bandara Kertajati ini terbagi menjadi dua, yaitu fasilitas sisi udara yang menjadi tanggung jawab Kementerian. Perhubungan dan fasilitas sisi darat yang menjadi tanggung jawab PT BIJB dan diresmikan pada 24 Mei 2018 dengan anggaran Rp2,6 triliun.