Soal Penghapusan Daya 450 VA, Begini Jawaban PLN
JAKARTA - PT PLN (Persero) buka suara tentang langkah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang akan menghapus daya 450 VA bagi masyarakat miskin.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengungkapkan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seratus persen dimiliki Pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh Pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat.
"Terkait dengan pelayanan, PLN berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif," ujarnya kepada VOI, Rabu 14 September.
Sebelumnya Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) untuk rumah tangga miskin dan dialihkan ke daya 900 VA untuk mengatasi kelebihan daya listrik yang kini dialami oleh PLN.
"Masyarakat miskin minimal 900 VA, setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik," ujar Said.
Baca juga:
- Ketua Banggar soal Penghapusan Daya Listrik 450 VA: Setidaknya Oversupply Berkurang
- Bantu Efisiensi Biaya Operasional Pelindo, PLN Elektrifikasi Aset 3,4 MW
- Pemerintah dan DPR Setuju Naikkan Daya Listrik untuk Orang Miskin dari 450 jadi 900 VA
- Serius Kembangkan EBT, Brantas Energi Bangun PLTM di Bendungan Batanghari
Said menjelaskan, program pembangunan pembangkit listrik 35 Gigawatt (GW) yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga 6 GW.
Bahkan tahun depan, menurutnya, PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.
Pasokan listrik semakin bertambah, katanya, seiring dengan program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun," tutur Said.
"Maka menurut hemat saya kenapa sih kita enggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan yang pertama ini legacy kita bersama bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA," lanjutnya.