Butuh Kerja Cerdas dan Cepat, Pemkab Sikka NTT Gunakan 68 Persen Dana Desa untuk Kendalikan Inflasi

SIKKA - Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggunakan sebanyak 68 persen dari alokasi belanja dana desa untuk mengendalikan laju inflasi di daerah tersebut.

"Untuk menangani inflasi, sangat dibutuhkan cara-cara kerja cerdas yang harus dilakukan, sehingga inflasi bisa ditekan," kata Bupati Sikka Roberto Diogo dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bersama di Pulau Flores, Lembata dan Alor, Antara, Senin, 12 September. 

Menurut Bupati Sikka, berbagai strategi harus dilakukan dalam menghadapi inflasi termasuk menggunakan dana desa agar pasokan barang tidak mengalami kendala dan lancar hingga ke masyarakat.

"Biaya belanja dari dana desa di Kabupaten Sikka sebagian besar digunakan untuk penanganan inflasi sehingga laju inflasi bisa dikendalikan," katanya.

Ia juga menambahkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti layanan kesehatan maupun penyediaan sarana pendidikan juga terus dilakukan Pemkab Sikka di Pulau Flores itu.

"Untuk kesehatan sudah mencapai 100 persen sehingga warga Kabupaten Sikka yang sakit sudah bisa berobat. Sedangkan, untuk pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada 9.513 mahasiswa," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur Daniel Agus mengatakan inflasi tahunan NTT pada Agustus 2022 mencapai 4,93 persen, atau lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,69 persen.

"Ini sudah melebihi sasaran target inflasi karena sasaran inflasi kita adalah 2-3 persen," kata Daniel.