Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang Ditangkap KPK karena Dugaan Korupsi Benih Lobster

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi ekspor benih lobster. Sebelum menggantikan posisi menteri lama, Susi Pudjiastuti, Edhy menempuh pendidikan di Akademi ABRI (Akabri). Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Siapa Edhy Prabowo, apa hubungannya dengan Prabowo Subianto, dan bagaimana karier dan perjalanan hidupnya?

Edhy Prabowo lahir di Muara Enim, Sumatra Selatan pada 24 Desember 1972. Edhy Prabowo lahir dari pasangan Sutopo dan Sri Rejeki. Tahun 1991, Edhy Prabowo sempat menempuh pendidikan militer di Akabri Magelang selama dua tahun, sebelum ia dikeluarkan beserta sanksi dari kesatuan.

Selanjutnya Edhy Prabowo merantau ke Jakarta. Di Ibu Kota, Edhy Prabowo berkenalan dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu Prabowo Subianto masih menjabat Dangrup III TNI AD dan berpangkat Letkol.

Prabowo Subianto menawarkan Edhy Prabowo untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo dengan seluruh biaya kuliah ditanggung Prabowo Subianto. Kesempatan itu diambil Edhy Prabowo dengan mengambil jurusan Ekonomi Manajemen di tahun 1997. Di tahun 2014, Edhy Prabowo melanjutkan pendidikan ke German University dengan mengambil studi bisnis.

Karier dibangun dari kedekatan dengan Prabowo Subianto

Kedekatan antara Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo terus berlanjut. Edhy Prabowo menjadi orang kepercayaan Prabowo Subianto yang begitu setia.

Tahun 2005, Edhy Prabowo aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Di organisasi itu Edhy Prabowo menjabat sebagai Ketua bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Dua tahun kemudian, 2007, Edhy Prabowo merintis bisnis dengan mendirikan perusahaan jasa keamanan bernama PT Garuda Security Nusantara. Di perusahaan itu Edhy Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur. Edhy Prabowo juga menduduki posisi Komisaris di PT Kiani Lestari Jakarta, sebuah perusahaan kertas milik Prabowo Subianto.

Saat Prabowo Subianto mendirikan Parta Gerindra, Edhy Prabowo maju sebagai calon legislatif DPR dari kampung halamannya, Dapil Sumatra Selatan II. Edhy Prabowo berhasil lolos ke Senayan dengan mendapatkan suara terbanyak.

Kariernya di DPR panjang dalam tiga periode berturut-turut. Di periode terakhirnya sebagai anggota DPR, Edhy Prabowo menduduki posisi Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan, dengan mitra kerja salah satunya adlaah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di Partai Gerindra, Edhy Prabowo menempati posisi penting sebagai Wakil Ketua Umum bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra. Posisi itu ia jabat sejak tahun 2012.

Menjadi menteri

Tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Edhy Prabowo menggantikan Susi Pudjiastuti yang populer dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal.

Nama Edhy Prabowo masuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah Partai Gerindra, di bawah arahan Prabowo Subianto --yang menjabat Menteri Pertahanan-- memutuskan putar haluan jadi koalisi Jokowi. Edhy Prabowo menduduki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah bayang-bayang popularitas menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Edhy Prabowo juga sempat kontroversial karena menghapus sejumlah regulasi yang sebelumnya gencar dijalankan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, penyesuaian aturan perlu dilakukan demi menyingkirkan hambatan untuk dunia usaha dan meningkatkan keberpihakan pada nelayan kecil.

Setidaknya ada tiga kebijakan Susi Pudjiastuti yang dihapus Edhy Prabowo. Pertama, memberi izin kepada nelayan menggunakan alat tangkap cantrang yang di masa Susi Pudjiastuti dilarang karena merusak lingkungan laut.

Kedua, menghentikan penenggelaman kapal asing ilegal, kebijakan yang amat populer di masa Susi Pudjiastuti. Ketiga, Edhy Prabowo juga menghapus larangan ekspor benih lobster. Sebelumnya, Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Noor 52 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Bagi Susi Pudjiastuti, lobster lebih baik diperjualbelikan ketika siap konsumsi demi nilai tambah. Ekspor benih lobster, di mata Susi Pudjiastuti hanya memberi keuntungan bagi negara lain. Selain itu Susi Pudjiastuti ingin lobster tetap bisa berkembang biak di lautan Indonesia.