Isu Kebocoran Data di Pemerintah Datang Silih Berganti, Ahli Cybersecurity: Ada Tiga Titik Kerentanan di Pemerintah

JAKARTA - Isu kebocoran data silih berganti. Berdasarkan rangkuman data dari Senior Technical Advisor Acer Cyber Security Inc., Charles Lim, selama 2022 ini setidaknya ada 11 daftar singkat kebocoran data di Indonesia.

Mulai bulan Januari, terjadi serangan ransomware terhadap Bank Indonesia. Di bulan yang sama, 6 juta data pasien rumah sakit dan data pelamar kerja Pertamina bocor.

Dilanjutkan dengan kebocoran data BIN, pegawai Jasa Marga, Kepolisian, hingga kebocoran data yang masih hangat baru-baru ini adalah data pelanggan PLN, Indihome, karyawan Kemenkumham dan juga data registrasi SIM card.

Ketika di wawancara, Charles mengatakan bahwa kebocoran data di institusi atau pemerintahan saat ini karena adanya kerentanan di tiga komponen penting keamanan siber, yaitu Technology, People, dan Process.

"Ada tiga sebenarnya (kerentanan keamanan siber di pemerintah), yang pertama secara teknologinya mereka tidak melakukan enkripsi," papar Charles kepada VOI saat Workshop Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Keamanan Siber di Daerah, Selasa, 6 September di Jakarta.

Kemudian, Charles melanjutkan, karena pemerintahan terus melakukan rotasi selama dua tahun, jadi data-data dan akunnya selalu berpindah tangan.

"Nah yang kita  sama sama tahu, pemerintah suka ganti-ganti orang setiap dua tahun sekali, rotasi. Kita tahu itu memang keharusan. Tapi problemnya, mereka tidak membuat serah terima dengan baik," sambungnya. 

Menurutnya, karena tidak adanya serah terima yang baik, itu akan membuat data dan akun yang dipegang oleh orang sebelumnya bertanggung jawab menjadi berantakan.

"Jadi ketika Anda mau pindah ke divisi yang lain, tapi Anda tidak serah terima, tahu-tahu itu sudah jadi tanggung jawab orang lain. Terus akunnya gimana? Nah, proses serah terima ini yang jadi problem," tandasnya