Indonesia jadi Ketua ASEAN 2023, Sri Mulyani Minta Tambahan Anggaran Rp95 Miliar ke DPR
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani secara resmi mengajukan penambahan anggaran sekitar Rp95,23 miliar kepada DPR terkait dengan agenda Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk periode 2023.
“Ini ada kenaikan anggaran sekitar Rp95 miliar terutama untuk membiayai kegiatan event internasional kita yang memegang ASEAN Chairmanship,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 5 September.
Menurut Menkeu, pengajuan dana tersebut masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2023. Dijelaskan bahwa dalam asumsi RKA sebelumnya total anggaran yang disampaikan sebesar Rp45,12 triliun. Sehingga, dengan adanya usulan terbaru ini maka RKA Kemenkeu yang diminta menjadi Rp45,22 triliun.
“Penambahan ini akan dikelola oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal),” tuturnya.
Dari data yang dibagikan oleh bendahara negara, sumber dana Kementerian Keuangan 2023 dibagi dalam empat sektor besar.
Baca juga:
Pertama, rupiah murni sebesar Rp36,30 triliun. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp13,35 miliar. Ketiga, hibah Rp5,28 miliar. Serta yang keempat adalah Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp8,90 triliun.
Sedangkan untuk rincian fungsi disebar ke fungsi pelayanan umum Rp41,81 triliun, fungsi ekonomi Rp231,18 miliar, dan fungsi pendidikan Rp3,17 triliun.
“Mohon perkenan pimpinan dan anggota dewan untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2023,” kata Menkeu Sri Mulyani.