Komisi II DPR Minta Pemerintah Segera Cairkan Dana Prasarana Pemilu 2024
JAKARTA - Komisi II DPR akan meminta pemerintah mencairkan anggaran untuk prasarana Pemilu 2024. Terlebih, dana ini sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi kelancaran pesta demokrasi lima tahun.
"Komisi II DPR akan mendorong, kalau misalnya anggaran yang sudah dicairkan terkait dengan tahapan, kalau memang prasarana memang sangat dibutuhkan KPU, nanti akan kami dorong untuk dicairkan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus.
Meski begitu, Saan mendorong pemerintah mencairkan anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Khususnya, terkait anggaran yang menjadi prioritas tahapan Pemilu 2024.
Sehingga mungkin, lanjut legislator Dapil Jawa Barat itu, anggaran yang tidak terkait dengan tahapan pemilu seperti sarana-prasarana, misalnya pengadaan mobil, dan gedung sekretariat dianggap bukan prioritas. Karenanya, kata Saan, anggaran prasarana belum dicairkan pemerintah.
"Mungkin pemerintah belum menjadikan (sarana-prasarana, red) sebagai prioritas dan tidak terkait langsung dengan tahapan. Maka untuk sarana prasarana itu yang belum dicairkan oleh pemerintah," jelas Puan.
Baca juga:
- Jokowi Minta Setop Politik Identitas, Surya Paloh: Itu Pasti Ada Saja
- Sosok Pemimpin Sudah Jadi Buah Bibir di Warung Kopi, Puan Maharani: Tahun Politik Datang Lebih Awal
- Golkar Ingatkan Zulkifli Hasan yang Kirim Sinyal Dukung Sandiaga Jadi Capres: Sikap Akhir Ditentukan 3 Ketum KIB
- Jokowi: Jangan Ada Lagi Politik Identitas dan Politisasi Agama
Namun demikian, Saan memastikan, pemerintah berkomitmen terus mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Komisi II DPR juga akan mendorong anggaran terkait sarana-prasarana agar segera dicairkan guna keperluan penyelenggaraan pemilu.
"Jadi tidak bisa semua harus cepat terlaksana, apalagi sekarang baru tahapan pendaftaran partai politik. Untuk tahap-tahap yang sangat terkait langsung dengan dinamika penyelenggaraan pemilu, pasti pemerintah akan mempertimbangkan," katanya.