Puan Maharani Minta Jokowi Lebih Gencar Sosialisasi Pembangunan IKN ke Publik: Peta Jalannya, Prioritas dan Pembangunan!

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Dia meminta seluruh elemen bangsa bisa turut berpartisipasi dalam membangun IKN. 

Hal tersebut disampaikan Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus. 

“DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Saya sudah sampaikan ke pemerintah harus lebih gencar untuk sosialisasi terkait IKN, apa yang akan dilakukan, bagaimana peta jalannya, apa prioritasnya, bagaimana pembangunannya, bagaimana swasta agar seluruh elemen bangsa bisa berpartisipasi pembangunan IKN," ujar Puan. 

Ibu Kota Negara Nusantara, kata Puan, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. 

"Menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia,” kata Puan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.

Puan juga berharap masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara sebagai agenda strategis nasional yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“Ibu Kota Negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan serta Pentahapan Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara,” kata Puan.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, keberhasilan pembangunan IKN selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa. 

Menurut Puan, hal tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia di masa depan. Selain itu juga, jelas dia, sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

“Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional,” jelasnya.

“Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan,” imbuh Puan.