Upayakan Capres-Cawapres dari Internal, PPP Sebut Airlangga Berpotensi Dipasangkan dengan Suharso Atau Zulhas
JAKARTA - Pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijadwalkan hadir bersama-sama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), besok, Rabu, 10 Agustus.
Ketiga ketum partai yakni Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa dan Zulkifli Hasan akan mendaftarkan Golkar, PPP dan PAN sebagai calon peserta Pemilu 2024. Pendaftaran bersama ini semakin mengukuhkan KIB sudah final berkoalisi pada Pilpres 2024.
Lantas, sudahkah dibahas soal capres dan cawapres dari KIB? Waketum PPP menyatakan hingga saat ini belum ada indikasi KIB akan melirik calon presiden (capres) dari luar koalisi. Artinya, sejauh ini KIB masih mengupayakan capres dari internal, baik dari Golkar, PPP maupun PAN.
Apakah itu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan dipasangkan dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, ataupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Siapa sih yang sedang dilirik oleh KIB? Kami tentu harus sekali lagi melihat yang ada di dalam (koalisi)," ujar Arsul Sani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Agustus.
Diketahui, Partai Golkar telah mantap untuk mencalonkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, untuk maju menjadi capres pada Pilpres 2024.
"Kalau yang disampaikan kepada publik itu kan Pak Airlangga Hartarto oleh Partai Golkar, tentu kita hargai, kita apresiasi. Apakah nanti akan dipasangkan dengan Ketua Umum PAN atau Ketua Umum PPP nanti, ya kita lihat,” kata Arsul.
Baca juga:
- Sampai 2 Kali Ingatkan Polri Jangan Tutupi Kasus Kematian Brigadir J, Jokowi: Buka Apa Adanya, Transparan!
- Lagi-lagi Molor, Rencana Berlakunya Tarif Integrasi Transjakarta-MRT-LRT Rp10 Ribu Jadi Akhir Bulan Ini
- Keamanan Bharada E Wajib Dijamin Polri Sebab Pengakuannya Soal 'Perintah Atasan' jadi Babak Baru di Kematian Brigadir J
Meski begitu, Arsul menegaskan pada prinsipnya, KIB tetap tidak 'menutup mata' jika ada capres dari luar koalisi yang memenuhi tiga syarat. Yakni, terkait akseptabilitas, elektabilitas, dan popularitas.
“Politik itu kan dinamis, kami tentu pada akhirnya harus juga melihat semua realitas yang ada," jelas Arsul.
"Realitas yang ada itu terkait dengan apa? Pertama, terkait dengan popularitas. Kedua, akseptabilitas. Ketiga, elektabilitas,” imbuhnya.