Sri Mulyani Soal APBN yang Tengah Shock: Kalau Minyak Langsung Masuk ke Indonesia dengan Harga Melonjak, Rakyat Pasti Enggak Akan Mampu
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang mengalami shock yang besar. Pasalnya, gejolak ekonomi global membuat harga komoditas seperti minyak, pangan, hingga pupuk melonjak naik.
Menurut Sri Mulyani, jika harga yang masuk ke Indonesia sudah melonjak, rakyat tentu saja tidak akan mampu untuk membayarnya. Imbasnya, kata ida, APBN mau tak mau harus menyerap shock yang besar tersebut.
"Hari ini APBN lagi shock gede. Harga minyak naik, harga pangan naik, pupuk naik. Kalau harga minyak langsung masuk ke Indonesia dengan harga yang melonjak, rakyat pasti enggak akan mampu. Makanya shock yang besar ini kita absorb," katanya dalam Podkabs Episode 6 di YouTube Sekretariat Kabinet RI, dikutip Selasa 9 Agustus.
Padahal, kata dia, untuk menjadi fiscal tools yang baik, APBN harus sehat. Namun pada kenyataannya, APBN terkadang harus bekerja keras sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi dua tahun ini.
Menurutnya, hal itu menjadi dilema lantaran APBN harus tetap sehat agar dapat melindungi rakyat dan ekonomi namun di sisi lain APBN terkadang perlu bekerja sangat keras untuk menjadi shock absorber. Di samping itu, tantangan internal dalam melaksanakan APBN yaitu bagaimana Kementerian Keuangan harus mampu mengelola APBN.
Dari sisi penerimaan seperti pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lanjut Sri Mulyani, harus bekerja sesuai dengan potensi ekonomi.
Baca juga:
- Menkeu Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kuartal II 2022 Sangat Membanggakan
- Kondisi Global Belum Sepenuhnya Pulih, Ekonomi Indonesia Justru Positif dengan Catatan Beberapa Rekor
- Wow! Ramalan Sri Mulyani dan Gubernur BI Terbukti Hari Ini, Soal Apa?
- Pemerintah Pertegas Upaya Pemberantasan Stunting Melalui Anggaran Rp44 Triliun di APBN
"Kalau ada potensi pajak ya memang harus diterima. Jangan sampai bocor, nggak boleh korupsi," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Demikian halnya dari sisi belanja. Belanja kementerian/lembaga juga harus dilakukan secara baik. Oleh karena itu, menurut dia tantangan internal dalam melaksanakan APBN yaitu desain yang baik dan eksekusi yang harus baik pula.
"Dan kita harus terus menerus melihat kondisi ekonomi, karena kita lihat berubah terus. Kita tidak boleh 'Oh APBN harus begini', kan tidak boleh begitu. Very dynamic apa yang disebut volatility itu juga harus kita bisa jaga," pungkasnya.