Kemenhub Terapkan Tarif Rp0 untuk Jasa Pelayanan Pesawat di Bandara seperti Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menetapkan kebijakan pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 0 (nol rupiah) atau nol persen terhadap Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di bandara.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor PR 14 Tahun 2022.
"Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka badan usaha angkutan udara (maskapai) akan menikmati tarif nol rupiah (bebas biaya) untuk jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara yang hanya berlaku di UPBU (Unit Pelayanan Bandar Udara)," kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin Istiartono dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara. Selasa 2 Agustus.
Nur Isnin menyampaikan tarif PNBP nol rupiah ini diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang beroperasi elayani rute penerbangan dari dan/atau ke bandara yang dikelola oleh UPBU di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, kecuali untuk angkutan udara perintis.
Hal ini, kata dia, sebagai wujud upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan keringanan terhadap salah satu komponen biaya operasional pesawat udara.
Baca juga:
- Harga BBM Indonesia Murah karena Subsidi, Dirut Pertamina: Masyarakat Perlu Berterimakasih
- Jumlah Pengguna BBM Subsidi yang Telah Daftar di MyPertamina Capai 4 Juta, Kendaraan 50.000
- Pertamina Terima Kompensasi BBM Subsidi Rp64,5 T, Ini Kata Dirut Nicke Widyawati
- Mulai 1 September, Uji Coba Beli BBM Subsidi Pakai MyPertamina Diterapkan di Jakarta
Pengenaan tarif nol rupiah diberikan sesuai dengan jam operasional masing-masing bandara," ujarnya.
Agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan, maka Sesditjen Perhubungan Udara, Direktur Bandar Udara, dan Direktur Angkutan Udara, Kemenhub bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Ia menambahkan kebijakan tersebut akan berlaku hingga akhir tahun 2022.
"Kebijakan ini ditetapkan 26 Juli 2022 dan berlaku mulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 pukul 24.00 waktu setempat," katanya.