Komisi I DPR Minta Pemerintah Indonesia Tolak Tawaran Putin Jika Nuklir untuk Alutsista

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin meminta Indonesia tegas menolak tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin jika nuklir digunakan untuk persenjataan atau alutsista.

Hal itu dikatakan TB Hasanuddin saat merespons ketertarikan Presiden Putin untuk membangun nuklir di Indonesia ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung pada Kamis, 30 Juni.

"Kalau Indonesia ditawari nuklir untuk senjata (alutsista), sebaiknya ditolak. Karena kita kan komitmen pada UU yang ada, dan tak sesuai dengan konstitusi kita dalam menjaga perdamaian dunia sesuai dengan konstitusi kita," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Sabtu, 2 Juli.

Alasannya, lanjut Hasanuddin, Indonesia telah meratifikasi perjanjian penggunaan nuklir untuk tujuan damai pada undang-undang. Perjanjian itu, kata anggota komisi pertahanan ini, pernah disepakati saat konvensi Treaty on the Non-Proliferation of nuclear weapons (NPT) atau konvensi antiproliferasi senjata nuklir.

"Kalau dari sisi dinamika politik internasional, Indonesia tetap tunduk pada ketentuan penggunaan nuklir untuk tujuan damai yang telah kita ratifikasi," tegasnya.

 "Jadi konvensi Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) atau konvensi antiproliferasi senjata nuklir, termasuk perjanjian dan protokol perlindungan terkait, telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978," lanjut politikus PDIP itu.

Namun, Hasanuddin mendukung apabila maksud ketertarikan Putin membangun nuklir adalah untuk keperluan energi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia hanya perlu memastikan pengelolaan nuklir itu dilakukan dengan baik.

"Soal ketertarikan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam hal pengembangan nuklir untuk energi, tentunya adalah sebuah peluang bagi Indonesia. Apabila memang nanti Indonesia dan Rusia akan bekerja sama membangun PLTN, kita juga harus memastikan keselamatan pengelolaan nuklir tersebut," katanya.

 Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin membahas kesediaannya untuk mengembangkan energi nuklir di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kremlin, Moskow pada Kamis, 30 Juni.

"Pembicaraan hari ini dengan Bapak Joko Widodo digelar dalam suasana pembicaraan bisnis dan cukup substantif," kata Putin melalui keterangan resmi yang diunggah Kepresidenan Rusia.

Dalam kesempatan itu, Putin juga mengatakan bahwa kedua negara sudah berhubungan baik sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Perbincangan dengan Presiden Jokowi juga tidak lepas dari kerja sama yang menguntungkan kedua negara.

Tahun lalu, kata Putin, perdagangan Rusia dan Indonesia tumbuh 40 persen bahkan tahun ini yang baru berjalan enam bulan pertumbuhan perdagangan sudah mencapai 65 persen.

"Banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi, beroperasi di Indonesia. Ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional," kata Putin lagi.