Sri Mulyani Buka Sayembara: Dicari Fintech Kehutanan untuk Dukung Ekonomi Hijau, Anggaran Triliunan!

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semakin serius dalam mengelola isu lingkungan hidup guna mendukung cita-cita mewujudkan ekonomi hijau semakin cepat.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta untuk bisa sama-sama menjalankan target pembangunan yang selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.

Secara spesifik, kebutuhan kolaborasi ini diharapkan bisa datang dari perusahaan modern yang menggunakan teknologi 4.0 dalam beraktivitas produktif.

“Kalau teman-teman di sektor kehutanan dan lingkungan hidup ada fintech mengenai pengelolaan (yang mendukung) kinerja BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup), kami akan sangat terbuka,” ujarnya Kongres Kehutanan Indonesia VII pada Selasa, 28 Juni.

Menurut Menkeu, niatan kerja sama ini sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai institusi teknis yang menangani isu sektor ini.

“Saya dengan Bu Baya (Siti Nurbaya – Menteri Lingkungan Hidup) akan mencoba untuk meng-govern BPDLH itu secara tepat sesuai kebutuhan kita di dalam menjaga lingkungan hidup,” tuturnya.

Sebagai informasi, upaya mengoptimalkan kinerja BPDLH dimaksudkan untuk mempercepat niatan RI dalam memperoleh manfaat dari perdagangan karbon. Hal ini disampaikan langsung oleh bendahara negara pada kesempatan tersebut.

“BPDLH nanti menjadi institusi yang berperan penting di dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Sebab, dengan adanya nilai ekonomi karbon maka kita bisa melakukan carbon trading, termasuk kalau trading-nya itu dengan luar negeri. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat dari pasar karbon tadi,” tegasnya.

Adapun, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup merupakan Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah yang lahir dari penggabungan BLU pusat pembiayaan pembangunan hutan dan program konservasi lingkungan hidup KLHK.

BPDLH disebutkan mengelola dan menyediakan dana yang dibutuhkan untuk perlindungan, pelestarian dan konservasi, mengelola keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan perubahan iklim.

Dalam kerjanya, BPDLH tidak hanya mengelola dana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, namun juga bidang energi, pertanian, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta industri.

Penelusuran redaksi mengungkapkan bahwa APBN telah memberi penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) yang cukup besar nilainya sebagai salah satu program nasional.

Tercatat, dukungan APBN 2021 atas isu perubahan iklim adalah sebesar Rp104 triliun. Angka tersebut cenderung konsisten dari periode-periode sebelumnya, dengan rincian APBNP 2016 sebesar Rp72,4 triliun, APBN 2017 sebesar Rp95,6 triliun, APBN 2018 sebesar Rp109,7 triliun, dan APBN 2020 sebesar Rp77 triliun.