Astaga! Satu Dekade Listrik Oversupply, Duit Rp123 Triliun Mubazir Sia-Sia
JAKARTA – Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengkritisi kebijakan ketenagalistrikan di Indonesia yang dinilai masih jauh dari tingkat efektivitas yang tinggi.
Menurut dia, selama kurun waktu 10 tahun belakangan ini RI telah memproduksi tenaga listrik lebih besar dibandingkan dengan serapan kebutuhan di lapangan.
“Sektor ketenagalistrikan kita tengah menghadapi kondisi kita cukup menantang karena terjadi oversupply listrik yang sangat tinggi,” ujarnya dalam diskusi virtual pada Kamis, 9 Juni.
Dalam catatannya, situasi tersebut tergolong cukup serius mengingat besaran kelebihan daya setrum mencapai level yang teramat banyak.
“Saya menghitung di satu dekade terakhir rata-rata oversupply kita 25 persen. Jadi tahun lalu misalnya pada 2021, kapasitas listrik terpasang 350.000 Gigawatt hour (GWh). Sementara konsumsinya hanya sekitar 257.000 Gw atau ada surplus 26,3 persen. Pola surplus ini relatif sama dalam 10 tahun terakhir,” tuturnya.
Hal tersebut dianggap Abra berdampak pada masalah yang cukup serius dari sisi komitmen penyediaan dana produksi yang dilakukan oleh pemerintah melalui PLN.
“Ini akhirnya akan berkonsekuensi terhadap APBN. Sehingga kami menghitung dengan oversupply 26 persen itu, kurang lebih potensi pemborosan sebesar Rp123 triliun karena terjadi kemubaziran pasokan yang terlalu besar,” tegas dia.
Baca juga:
Abra pun mendorong pemerintah untuk semakin aktif menggerakan sektor industri manufaktur agar penggunaan listrik dapat semakin optimal.
“Sektor industri yang ternyata di tahun-tahun lalu, baik setelah pandemi maupun sebelum pandemi, itu konsumsi listriknya masih rendah. Sebagai contoh pada 2019 konsumsi listrik industri baru 1,2 persen dari total konsumsi listrik di Indonesia,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Abra juga menyampaikan informasi jika ketahanan energi Indonesia berada di angka 64. Level tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat ketahanan energi rata-rata di Asia yang sebesar 58.
Dalam catatan VOI, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mendapat izin dari DPR untuk menambah anggaran subsidi listrik tahun ini dari sebelumnya Rp56,5 triliun menjadi Rp59,6 triliun.